Dus, ini taruhan yang terlalu besar untuk dipikul Paloh dan Nasdem dibandingkan dengan mempertahankan tiga menteri yang jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi.
Kedua, bargaining power Nasdem vis a vis parpol lain untuk membangun koalisi akan sangat lemah. Mengapa konsistensi sikap Nasdem harus dipercaya ketika ada preseden parpol itu mengingkari komitmen dengan parpol lain pada momentum yang krusial?
Ketiga, setelah meninggalkan Koalisi Perubahan, Nasdem terpaksa mendatangi parpol-parpol yang telah lebih dahulu membangun koalisi sehingga, sebagai pendatang terakhir, ia hanya akan kebagian sedikit kue. Belum lagi, ia akan dihukum publik sebagai partai oportunis.
Keempat, posisi Nasdem vis a vis pemerintah saat ini sangat kuat setelah legitimasi pemerintah anjlok diterpa skandal mega korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan.
Melihat Menkeu Sri Mulyani dipertahankan pemerintah, padahal dia menjadi episentrum skandal itu sehingga pemecatannya dapat meringankan tekanan publik terhadap pemerintah, mengindikasikan perampokan duit rakyat itu melibatkan pemerintah.
Maka, di saat pemerintah telah menjadi “bebek lumpuh“, tidak masuk akal kalau pemerintah rela kehilangan partai yang berjasa besar bagi kemenangan Jokowi pada dua pilpres terakhir dan juga punya pengaruh besar melalui dua medianya tersebut dalam menjaga citra pemerintah.
Bisa jadi pengusutan kasus korupsi yang melibatkan adik kandung Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate — yang sangat mungkin melibatkan Johnny sendiri — dijadikan kartu tawar pemerintah untuk menekan Nasdem agar mengikuti kemauannya.
Kemauan pemerintah inilah yang diduga kuat menjadi misi Luhut ketika datang menjumpai Paloh. Kemauan itu menyangkut Anies dan kelangsungan program pembangunan pemerintah pasca Jokowi.
Tetapi kalau misi itu masih seperti dulu, yaitu menekan Paloh agar mencampakkan Anies, tentu tidak mungkin berhasil. Mengapa juga kali ini Paloh harus mengalah ketika pemerintah telah menjadi “bebek lumpuh” sementara posisi Paloh dan Nasdem menguat? Kalau pada dua pertemuan sebelumnya — ketika pemerintah dalam posisi sangat kuat — Paloh bergeming, tentu tidak masuk akal kalau Paloh mengalah pada saat ini.
Melemahnya posisi pemerintah di hadapan Paloh terlihat dari fenomena berikut. Berbeda denga dua pertemuan Paloh dan Luhut sebelumnya, yang berlangsung di tempat netral — yaitu, pertemuan pertama di Wisma Nusantara pada Desember tahun lalu dan kedua di sebuah hotel di London pada awal Februari silam — kali ini Luhut datang ke Nasdem Tower, tempat Paloh berkantor.
Dalam konteks ini, Paloh berada dalam posisi superior dan Luhut dalam posisi sebaliknya. Artinya, Luhut yang membutuhkan Paloh. Dus, tidak mungkin dia datang untuk menekan Paloh. Sebagai wakil pemerintah yang telah “lumpuh”, Luhut datang hanya sebagai pengemis untuk mendapatkan keinginan minimal yang mungkin masih bisa diperoleh dari Paloh.
Keinginan itu adalah permintaan agar Anies bersedia melanjutkan program pembangunan pemerintah kalau nanti berhasil keluar sebagai pemenang pilpres. Mungkin permintaan ini diminta ditandatangani hitam di atas putih. Permintaan ini cukup beralasan karena jagoan pemerintah, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terlempar dari arena kontestasi sebagai bakal capres karena tak didukung PDI-P.
Padahal tanpa dukungan PDI-P nilai jual Ganjar tidak signifikan. Sementara bakal capres lain — umpamanya Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sandiaga Uno, dll — diprediksi akan kewalahan menghadapi Anies yang populeritasnya terus menanjak.
Ada pengamat yang mengatakan dalam pertemuannya dengan Paloh, Luhut menawarkan bakal cawapres untuk Anies sebagai jaminan pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan pemerintahan Jokowi. Tapi spekulasi ini lemah karena posisi wapres hanya sebagai ban serve.
Apapun itu, sepanjang misi Luhut berpotensi mempreteli independensi Anies dan komitmen bahwa pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan Jokowi, permintaan itu akan sia-sia.
