Oleh: Smith Alhadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
Hajinews.id – Bangsa ini telah bangkrut! Terjadi dekadensi moral dan intelektual di mana-mana. Juga kejahatan-kejahatan terhadap rakyat dan negara.
Sebagian mungkin tak diniatkan, tapi sebagian lain dilahirkan oleh kualitas pikiran yang rendah. Bagaimana kita harus memahami logika di balik larangan ASN buka puasa bersama dengan alasan covid-19 belum reda?
Apakah covid-19 hanya menyerang ASN yang berpuasa? Mengapa kerumunan kecil yang memupuk solidaritas antarsesama dilarang, sementara kerumunan besar di tengah masyarakat dibiarkan? Beginilah bila orang kecil ditempatkan di posisi orang besar.
Orang bodoh yang menyadari dirinya bodoh dapat dimaafkan. Tapi orang kerdil tapi tidak tahu dirinya kerdil tak boleh dibiarkan. Bahaya! Apalagi kalau orang jenis ini punya mimpi-mimpi besar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dia akan melakukan apa saja demi mimpinya itu.
Sayangnya, banyak orang pandai di negeri ini bersedia menjadi pelayan pemimpin bodoh yang manja. Mereka merasionalisasi setiap kebijakan pemerintah, yang ngawur sekalipun. Sebagian disebabkan mereka telah memperoleh fasilitas dan kenyamanan hidup dari pemerintah. Sebagian lain bermasa bodoh.
Maka, kita menyaksikan kerusakan-kerusakan negara di semua lini dengan akselerasi yang makin tinggi. Atas izin pemerintah, timnas Israel akan berlaga di Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei. Memang urusan sepak bola internasional merupakan wewenang FIFA.
Tapi tidak berarti negara tuan rumah tidak boleh mencampuri, apalagi kalau sudah menyangkut konstitusi dan keamanan negara. UUD 45 melarang negara mengakui eksistensi negara penjajah. Faktanya, Israel masih menjajah Palestina. Mengizinkan timnas Israel bermain di sini sama artinya dengan begara mengakui eksistensinya.
Jangan mengira begitu event itu usai hubungan Indonesia-Israel akan kembali ke posisi semula. Tidak. Event ini akan menjadi awal bagi kontak-kontak resmi langsung Israel-RI yang dalam prosesnya diharapkan berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
Korupsi yang menggila saat ini bersumber dari sikap permisif pemerintahan Jokowi. Alasannya ganjil: investor tak mau masuk kalau otoritas KPK terlalu besar. Karena itu, lembaga antirasuah ini harus dilemahkan. Bukankah pemerintah yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi justru akan menciptakan kepercayaan investor dan membuat biaya berinvestasi di negeri ini menjadi lebih murah?
Alhasil, akibat KPK dilemahkan, seluruh kementerian dan institusi negara berlomba-lomba menggarong duit rakyat. Skandal mega korupsi di kementerian keuangan hanyalah salah satu indikasi tentang skala korupsi di negeri ini.
