Hajinews.id — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan bahwa tidak ada unsur pelanggaran kampanye yang terpenuhi dalam deklarasi dukungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, KPP yang digawangi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS resmi menggelar deklarasi tersebut pada Jumat (24/3/2023) di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Setelah kita cari infomrasi ke (Panitia Pengawas Pemilu/Panwaslu) Kecamatan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan, ternyata kawan-kawan (Panwaslu) menyatakan tidak ada dugaan pelanggaran kampanye waktu itu,” ujar anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, dikutip dari Kompas.com, Ahad (26/3/2023).
Sebelumnya, pada Sabtu (25/3/2023), Totok sempat menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan kajian awal untuk mengetahui apakah terdapat unsur pelanggaran kampanye dari deklarasi tersebut.
Totok menegaskan, hal itu bukan bentuk diskriminasi terhadap poros politik tertentu.
Bawaslu menegaskan bahwa setiap kegiatan partai politik jelang Pemilu 2024 tak akan luput dari pengawasan, termasuk kegiatan deklarasi KPP Jumat lalu.
“Ada (petugas) Bawaslunya di sana kemarin,” ujar Totok.
Lalu, untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran, Bawaslu diwajibkan melakukan kajian awal.
Bawaslu tidak boleh menyatakan suatu kegiatan melanggar atau tidak beleid tertentu tanpa kajian awal tersebut.
“Kemarin itu kita tanyakan di kecamatan, apakah ada unsur dugaan pelanggaran? Karena selalu mesti ada kajian awal, itu standar normatif. Apakah ada?” ujar Totok menirukan pertanyaannya kepada jajaran panwaslu.
“Tidak ada, Pak, itu kegiatan biasa internal partai politik di ruang tertutup,” lanjutnya menirukan jawaban panwaslu tersebut.
Sebagai informasi, deklarasi KPP pada Jumat lalu diteken oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu.
Surya Paloh meneken piagam deklarasi pada 1 Maret, AHY 2 Maret, sedangkan PKS 22 Maret.
