Hajinews.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP harus mengusung kader internal sebagai calon presiden ada Pemilu 2024. Hasto mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan partai yang dikukuhkan dalam kongres PDIP.
Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan akan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden.
“Tentu saja kami mendorong kader internal partai dan ini sudah menjadi policy diputuskan di dalam kongres kelima dan dipertegas oleh ibu ketua umum pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (15/4/2024).
Sebelumnya, Partai Golkar menyindir PDIP yang seolah mensyaratkan calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah jelang Pemilu 2024.
Hasto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Golkar tersebut. Dia mengatakan PDIP bakal menjadi pendengar yang baik.
“Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik,” kata Hasto.
Menurut dia, PDIP percaya diri mengenai koalisi Pemilu 2024, partai-partai akan merapat setelah pengumuman calon presiden dari partai berlambang banteng tersebut.
“Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman mengumumkan pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut,” ujar Hasto.
Pernyataan Golkar
Sebelumnya, Partai Golkar mengingatkan PDI Perjuangan ada aturan main bila ingin bergabung dengan koalisi besar yang digagas partai pro pemerintah. Meski prinsipnya, Golkar terbuka dengan kehadiran PDIP.
“Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).
Ace mengatakan, pembentukan koalisi besar harus dibicarakan bersama. Dia tidak ingin ada partai hadir belakangan, lalu ingin menguasai.
“Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari,” ujar wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini.
