Hajinews.id – Persoalan lahan yang teknisnya belum disiapkan oleh Otorita IKN menjadi salah satu penyebab masih minimnya realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu diutarakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (28/4/2023).
“Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan (oleh) Otorita. Makanya, Pak Presiden mau ke sana. Kan sudah dibikin rencana detail tata ruang (RDTR)-nya. Maksudnya ini lho membangun apa di sini, sini bisa,” jelasnya dilansir dari laman Kompas.com.
Kendati demikian, Basuki membenarkan bahwa sudah banyak letter of intent (LoI) untuk IKN yang diajukan oleh para investor.
“Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita,” tandasnya.
Untuk realisasi investasi di sektor properti, khususnya hunian, sejauh ini ada beberapa investor yang disebut akan membangun hunian ASN di IKN.
Berdasarkan informasi yang pernah disampaikan Otorita IKN, terdapat lima investor yang akan membangun hunian ASN di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu ditandai dengan pemberian letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN.
Kelima investor tersebut meliputi, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk, PT Nindya Karya, PT Summarecon Agung Tbk, Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), serta Korean Land and Housing Corporation (KLHC).
Konsorsium Triniti menanamkan modalnya sebesar Rp 1,8 triliun, Nindya Karya Rp 1,42 triliun, Summarecon Rp 1,67 triliun, Konsorsium Nusantara Rp 30,8 triliun, dan KLHC Rp 8,65 triliun.
Jika dikalkulasi keseluruhan, realisasi investasi untuk pembangunan hunian ASN di IKN mencapai Rp 44,34 triliun.
Untuk diketahui, proyek hunian ASN di IKN sudah diputuskan sebanyak 47 tower dan 16.990 unit. ASN yang dimaksud termasuk TNI dan Polri.
Pembangunan Rumah Hunian ASN Dipercepat
Kementerian PUPR mempercepat pembangunan rumah hunian bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.
“Kami fokus percepat pembangunan tower ( rumah susun ) untuk hunian ASN di IKN Nusantara,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya, Senin (24/4/2023).
Rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN. Semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas, dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.
Rumah susun untuk hunian ASN, kata dia, sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai.
Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, lanjut dia, jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.
Selain 31 menara untuk hunian ASN, dari 47 menara juga untuk Paspampres sembilan menara, TNI/Polri empat menara dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga menara.
Total anggaran rumah susun untuk sekitar 16.900 orang yang terdiri dari sekitar 11.000 ASN, serta sekitar 5.900 Paspampres, TNI/Polri dan BIN tersebut lebih kurang Rp9,4 triliun,
“Rumah susun yang dibangun pada pertengahan 2023 itu termasuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga,” ujarnya.
Kementerian PUPR menargetkan menara rumah susun hunian pegawai pemerintahan dan pertahanan keamanan di kawasan IKN Nusantara rampung 100 persen pada Desember 2024.
Namun, jelas Basuki Hadimuljono, 12 tower rumah susun hunian pegawai pemerintahan ditargetkan selesai dikerjakan dan siap dihuni sekitar 2.500 orang pada Juli 2024.
Rumah susun tersebut untuk tempat tinggal ASN, Paspampres, TNI/Polri dan BIN yang ditugaskan ke IKN Nusantara, dengan status sebagai rumah dinas.
Kepastian Populasi
Pemerintah perlu memastikan terlebih dulu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang agar investor ataupun pengembang tertarik berinvestasi di IKN Nusantara.
Kepastian akan adanya fasilitas penunjang diharapkan menarik masyarakat datang, sehingga populasi meningkat, dan akhirnya menjadi daya tarik bagi investor. (dbs).
