Hajinews.id — Indonesia sedang terjebak dan belum mampu keluar dari middle income trap atau negara dengan pendapatan menengah selama 29 tahun. Lantaran pertumbuhan ekonomi di atas 5% masih belum dapat membantu Indonesia dari kenyataan pahit ini.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, syarat Indonesia untuk lolos dari jebakan tersebut adalah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6 hingga 7%.
“Kemajuan ekonomi kita cukup baik, bagus, tapi apa boleh buat ekonomi kita selama 29 tahun masih di middle income trap,” tegas Suharso dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, dikutip Sabtu (13/5/2023).
Oleh sebab itu, ia menambahkan bahwa PR terbesar Indonesia saat ini adalah terlepas dari jebakan tersebut. Diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dan terlepas dari jebakan itu dengan pertumbuhan rata-rata 7 hingga 8%.
Suharso mengatakan bahwa Indonesia harus mendorong digitalisasi besar-besaran dan mendorong pengembangan ekonomi hijau untuk mencapai pertumbuhan tinggi.
Dalam kesempatan yang berbeda, sebelumnya Suharso juga sempat memaparkan alasan Indonesia terjebak lama dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, yakni akibat faktor produktivitas setiap pekerja yang cenderung menurun.
“Kalau dilihat, level productivity per setiap pekerja di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara industri lainnya,” kata Suharso.
Di sisi lain, Suharso juga melihat ada ketimpangan, seperti masih ada 20 provinsi di Indonesia yang berada di bawah lower middle income, yakni pendapatannya di bawah US$4.200 per kapita. Sejumlah provinsi tersebut di antaranya Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sementara itu di luar pulau Jawa, seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.
“Sementara Jakarta sudah mencapai high income, termasuk di Kalimantan Timur. Ini bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh provinsi, kabupaten, dan kota,” tutur Suharso.
Menurut Suharso, Indonesia harus mampu mengambil langkah ke depan untuk memanfaatkan bonus demografi guna menghindari middle income trap. Politikus partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mencontohkan negara lain yang memanfaatkan bonus demografinya secara besar-besaran untuk melepaskan diri dari pendapatan per kapita yang rendah.
“Contohnya Korea Selatan dari US$3.530 per kapita mereka memulainya, sekarang tersisa tahun tahun bonusnya, tapi mereka sudah sampai dengan US$35 ribu per kapita. Kita ingin seperti itu,” kata Suharso.
Lantas, kapan RI Lepas dari Jebakan?
Menurut pemerintah, target Indonesia bisa lepas dari middle income trap diperkirakan mulai dari 2030. Nantinya, jumlah penduduk RI terbesar bisa mencapai 300 juta sehingga diperkirakan ekonomi Indonesia naik hingga tiga kali lipat.
“Ada target lepas dari middle income trap itu diperkirakan tahun 2030-2032. GDP (Gross Domestic Product) kita diperkirakan US$12 ribu dengan penduduk kita pada waktu itu mencapai 300 juta (orang). Maka, ekonomi kita pada waktu itu diperkirakan mencapai Rp3 triliun jadi tiga kali ekonomi hari ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip Sabtu (13/5/2023).
Airlangga menilai bahwa dibutuhkan harga energi yang murah, hilirisasi pada produk manufaktur, hingga sektor pendidikan yang mumpuni agar cita-cita ini tercapai.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang masa tugasnya akan berakhir pada 2024 melihat urgensi Indonesia segera keluar dari middle income trap. Dia membagikan pesan ini kepada para ketua umum partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024.
Hal ini pun diceritakan ulang oleh Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Diketahui, Airlangga hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Selasa, 2 Mei 2023 lalu.
“Sering disampaikan juga dengan Pak Presiden terkait tantangan middle income trap. Kita punya pemahaman yang sama, enam partai yang bertemu presiden hari ini,” katanya.
Hal ini memberikan sinyal bahwa PR terbesar Presiden Indonesia selanjutnya adalah mengeluarkan negara dari jebakan kelas menengah.
