Presiden bukan insan politik lagi. Ia bukan petugas partai, kader Soekarno atau orang yang berhutang-budi kepada Megawati. Ia adalah sosok negarawan yang tidak menyinggung soal politik apa pun yang bisa ditafsirkan mendukung atau menolak seorang kandidat atau partai politik. Ia adalah orang yang sepenuhnya bersih dari kepentingan politik.
Mampukah Jokowi menampilkan kepribadian negarawan yang dituntut oleh konstitusi?
Saya yakin, ia tidak mampu. Presiden sendiri yang menyatakan bahwa ia memiliki kepentingan spesifik, bukan sekadar menjalankan kepentingan negara. Jokowi boleh saja punya mimpi membangun negara dengan cara tertentu. Dengan begitu ia tidak berhak mendikte capres-capres untuk bekerja sesuai dengan caranya. Memaksa capres atau mempromosikan capres yang sesuai dengan dirinya adalah pelanggaran berat atas prinsip kenetralan presiden. Itu adalah pelanggaran atas sumpah presiden dan sekaligus perbuatan tercela. Hal itu cukup untuk menggiringnya ke pemakzulan.
Presiden Jokowi telah mendapatkan waktu 10 tahun mewujudkan visi misinya sebagai presiden. Tidak ada waktu tambahan, ia harus puas dengan apapun yang sudah ia capai. Kalau ia berpikir masih banyak yang belum selesai, sila membangun lembaga atau organisasi untuk mengadvokasi pikirannya itu. Presiden juga dipersilakan mendirikan partai politik baru untuk itu. [ ]
