Bahaya lain dari kehadiran Polisi RW adalah pembelahan masyarakat. Para Polisi RW boleh jadi akan membina orang-orang tertentu untuk “membantu” mereka.
Jadilah nanti warga curiga pada sejumlah orang yang dianggap dekat dengan Polisi RW. Lama-kelamaan bisa menimbulkan ketegangan di desa.
Para Polisi RW juga bisa menyalahgunakan wewenang. Mereka bisa saja mencari peluang untuk memeras warga melalui kasus-kasus pidana. Bahkan bisa pula terlibat jual-beli narkoba.
Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah persepsi orang bahwa Fadil Imran menempatkan Polisi RW di setiap desa atau kelurahan dalam rangka pilpres 2024. Pantas dicurigai Polisi RW itu nanti akan menjalankan misi untuk memenangkan capres yang diinginkan Presiden Jokowi.
Polisi sudah pernah berpihak dalam pemilu. Pilpres 2019 membuktikan keberpihakan Kapolri dan Polri kepada Jokowi.
Advertisement
Kita juga perlu menyoroti motif lain Komjen Fadil Imran. Berbagai sumber mengatakan Fadil berambisi menjadi Kapolri. Barangkali saja program Polisi RW itu yang diandalkannya untuk membuat Jokowi terkesan.
Bisa saja Jokowi menunjuk Fadil untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jangan-jangan Fadil sudah menjelaskan kepada Jokowi tentang “khasiat” Polisi RW untuk memenangkan capres pilihan Pak Boss.
Polisi RW harus dibatalkan karena mudaratnya akan lebih besar. Berbahaya sekali. Program ini sangat mudah disalahgunakan oleh para penguasa tertinggi untuk tujuan politik.
Indonesia tidak memerlukan Polisi RW. Program ini akan menambah beban APBN. Seratus persen buang-buang duit. Tidak ada gunanya kecuali untuk jembatan Fadil menuju kursi Kapolri dan alat Jokowi untuk pilpres 2024.
Banyak yang lebih mendesak dari Polisi RW. Rakyat miskin bertambah terus, pelayanan kesehatan makin parah, jalan provinsi dan kabupaten rusak berat di seluruh pelosok negeri.[]
27 Mei 2023
