Macam-macam.
Pertama, melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan pencalonannya terhadap Anies. Atau yang kedua, sebuah partai “dikerjain” sehingga tak lagi bisa mencalonkan seseorang menjadi capres.
Kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar. Tetapi, kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Moeldoko (Kepala Staf Presiden Jokowi) yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar.
Dampak yang besar itu bukan hanya bagi Partai Demokrat, tetapi dugaan saya juga terhadap pihak yang tengah berkuasa. Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang “nekat, gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan yang dimilikinya”, saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas. Selebihnya, soal kemungkinan apa yang bisa terjadi silahkan mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas.
Saya pribadi harus menyampaikan pandangan saya tentang PK KSP Moeldoko, yang mayoritas rakyat kita sangat menentangnya.
Dari akal sehat, dari sisi proses hukum yang telah berjalan selama ini, dan dari keabsahan serta cara- cara Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, termasuk sangat tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB… tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil.
Saya masih percaya Mahkamah Agung sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan di negara kita akan tetap amanah, memiliki hati nurani dan akal sehat, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan memberikan putusan yang benar dan adil. Rasa percaya saya kepada MA dan jajaran pengadilan dalam naungannya juga dilatarbelakangi oleh keseluruhan proses pengadilan yang digelar selama ini yang saya nilai kredibel dan adil.
Saya ingin menyampaikan kepada Mahkamah Agung, rakyat Indonesia bahkan masyarakat internasional, akan mengikuti proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh MA. Mengapa dunia peduli, karena perlakuan pihak yang tengah berkuasa terhadap seorang mantan Presiden selalu menarik perhatian dunia.
Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari “pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat” saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya.
Saya sangat ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Bogor, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Waktu itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor.
