Dalam hal ini, saya berpendapat Pak Jokowi tidak bisa dipersalahkan. Mungkin ada yang bilang beliau melanggar etika karena mengambil alih kedaulatan sejumlah partai politik. Yang menentukan capres dan cawapres seharusnya partai politik yang bersangkutan, bukan Presiden… demikian kata mereka.
Kalau benar-benar yang menentukan siapa capres dan cawapres adalah Pak Jokowi, dan bukan parpol-parpol yang bersangkutan, justru yang mesti dikritisi adalah para pemimpin parpol-parpol itu. Mengapa mau diperlakukan begitu. Tetapi, kalau para pemimpin beserta seluruh kader parpol tidak menolak peran Presiden Jokowi dalam penentuan capres dan cawapres yang mesti diusung dan didukung, menurut saya … “urusan selesai”. Kita tidak boleh menyalahkan baik Pak Jokowi maupun para pemimpin Parpol, karena hal itu terjadi atas dasar “mau sama mau”.
Jadi, jika hubungan antara Presiden Jokowi dengan para pemimpin parpol itu, khususnya dalam penetapan capres atau cawapres yang mesti didukung berdasarkan “mau sama mau”, yang juga tidak bertentangan dengan undang-undang, sepenuhnya hak mereka. Sah dan tidak boleh dipersalahkan. Ini pendapat saya, meskipun ketika saya menjadi Presiden dulu jalan yang saya pilih berbeda dengan yang Pak Jokowi pilih.
Sebagai penutup artikel yang saya beri judul “Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi” ini, saya ingin menyampaikan 3 hal.
Pertama, narasi yang saya bangun dalam artikel ini berdasarkan percakapan di ruang publik (berbagai wahana) dan juga informasi dari berbagai sumber terpercaya yang saya peroleh. Karena saya punya karakter “berhati-hati”, terhadap informasi yang sangat penting dan sensitif saya lakukan “cross check”, agar klasifikasi informasi dan intelijen itu menjadi lebih kuat. Saya tidak ingin salah. Tanpa saya minta, sumber-sumber terpercaya tersebut menyampaikan berbagai informasi ini kepada saya, langsung atau tidak langsung. Memang mereka meminta agar identitasnya “sementara” tidak dibuka. Saya mesti memenuhi permintaan itu, karena saya paham mengapanya.
Kedua, sebagai salah satu “orang tua” di negeri ini, saya harus mengatakan bahwa tindakan yang jelas sangat mengganggu dan berbahaya dalam rangkaian Pemilu 2024 ini sebaiknya dihentikan. Rencana-rencana ke depan yang juga berkategori melanggar hukum dan keadilan sebaiknya diurungkan. Jangan sampai karena kealpaan dan kesalahan di antara kita, apalagi di pihak yang tengah mengemban amanah (kekuasaan), pemilihan umum yang menjadi milik rakyat Indonesia ini tercoreng. Kalau musibah ini terjadi, sejarah akan mencatat dan rakyat akan mengingat selamanya bahwa pemilu ke 5 di era demokrasi ini tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil. Juga bisa tidak damai akhirnya. Kalau ini sungguh terjadi, Ibu Pertiwi akan menangis dan bangsa Indonesia akan kembali berkabung.
Ketiga, apa yang saya sampaikan di artikel ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik. Jika banyak yang mengait kepada Presiden kita, Pak Jokowi, ini semata-semata agar beliau tidak melakukan kesalahan yang serius. Ingat kata- kata orang bijak “The President Can Do No Wrong”. Artinya “Presiden tidak boleh berbuat salah”. Bukan diartikan “seorang presiden tidak boleh disalahkan, dia selalu benar”. Bukan begitu artinya.
Bagi mereka yang membantu dan mengawal Pak Jokowi, bantu dan kawallah secara benar. Setelah tanggal 20 Oktober 2024 nanti Pak Jokowi akan mengakhiri dharma bhaktinya sebagai pemimpin bangsa. Beliau akan menjadi orang seperti saya. Beliau akan menjadi sahabat saya, sahabat kita semua. Tentu beliau ingin mengakhiri pengabdiannya dengan baik. Tak ada di dunia ini, Presiden yang tidak ingin mengakhiri pengabdiannya secara soft, happy landing, dan tentunya bukan hard landing, apalagi crash. Beliau juga ingin punya “legacy” dan diingat dengan baik oleh rakyat. Sejatinya kita semua harus “mengawal” dan “mengamankan” beliau agar mimpi-mimpi indah beliau dikabulkan oleh Allah SWT.
Jakarta, 18 Juni 2023
