Hilangnya potensi negara di sektor kehutanan tidak hanya perkara korupsi, pungli atau pengemplangan pajak. Namun, sistem buruk juga yang memperbesar peluang hilangnya potensi negara serta memicu konflik di tingkat bawah.
Laut Tropis Indonesia, Terluas di Dunia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyebutkan, potensi ekonomi kelautan Indonesia bisa mencapai 1,33 trilyun dollar AS, setara 20 ribu trilyun rupiah, per tahun. Bisa biayai APBN selama 10 tahun tanpa utang. Otomatis, tanpa riba.
Potensi penghasilan tersebut, menurut KKP, terdiri dari 11 sektor, antara lain: perikanan tangkap (potensinya 20 miliar dolar AS), perikanan budidaya (210 miliar dolar AS), industri pengolahan (100 miliar dolar AS), industri bioteknologi (180 miliar dolar AS), energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan BMKT (210 miliar dolar AS).
Ada pula pariwisata bahari (60 miliar dolar AS), transportasi laut (30 miliar dolar AS), industri dan jasa maritim (200 miliar dolar AS), sumber daya wilayah pulau-pulau kecil (120 miliar dolar AS), dan sumber daya non-konvensional 200 miliar dolar AS.
Bappenas menyebutkan, sejak 2019, kontribusi potensi kelautan Indonesia, kurang dari 4 persen terhadap PDB. Mimpinya, tahun 2045, kontribusi laut dapat mencapai 12,5 persen terhadap PDB. Padahal, tahun ini pun, kontribusi ekonomi kelautan bisa mencapai seribu persen PDB jika pengelolaannya berdasarkan UUD, 18 Agustus 1945. Sebab, PDB 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun.
Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan, 2020, menyebutkan, posisi Indonesia hanya berada di urutan 36 dari 47 negara. Sebab, skor Indonesia hanya 4,3. Ini karena, Indikator Indeks Pembangunan Inklusif Indonesia hanya 0,25. Maknanya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut Indonesia belum terditribusi merata. Penyebabnya, KKN masih subur.
Disebutkan juga, Indeks Tata Kelola berkaitan kebijakan dan kapasitas kelembagaan, lingkungan usaha, kualitas air, energi, pelayaran, dan SDA. Indonesia, di aspek ini hanya memeroleh nilai 0,3. Bahkan, laporan “The Economist Intelligent Unit” (2019), Indonesia berada di posisi 18 dari 20 negara berkaitan pengelolaan kuaitas air. Kualitas air Indonesia sangat buruk disebabkan limbah rumah tangga dan industri. Di sungai Kapuas dan Musi misalnya, jutaan ikan mati karena limbah rumah tangga dan industri. Belum lagi tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan infstruktur di daerah pesisir.
