Hajinews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berada di Jayapura, Papua saat gempa bumi 5,0 SR mengguncang Kabupaten Jayapura pada pukul 11:25:08 WIB, Jumat(7/7).
Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa saat gempa terjadi Presiden sedang makan siang di rumah makan yang ada di Jalan Koti, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Presiden sedang santap siang bersama Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur Papua.
“13.25 WIT berarti saat Presiden dan rombongan sedang makan siang bersama,” kata Bey.
Hanya saja kata Bey tidak terasa guncangan saat gempa tersebut terjadi.
Presiden dan rombongan tidak merasakan adanya gempa. Kondisi Presiden pun kata dia dalam keadaan baik-baik saja.
“Tidak terasa ada gempa, dan saat makan siang tidak ada yang merasakan juga.
Kondisi Presiden dalam keadaan baik-baik dan tidak merasakan gempa juga,” kata Bey.
Ia mengatakan gempa tersebut tidak mengganggu agenda Presiden Jokowi di Papua.
Kegiatan Presiden Jokowi masih berjalan normal sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurutnya, Paspampres telah memiliki SOP pengamanan Presiden saat gempa terjadi.
“Paspampres pastinya sudah punya SOP dalam menghadapi kondisi apapun. Saat ini kegiatan masih berjalan normal. Sepanjang jalan aktivitas masyarakat normal,” pungkasnya.
Sebelumnya Gempa dengan magnitudo 5,0 SR guncang Kabupaten Jayapura Papua pukul 11:25:08 WIB. Pusat gempa berada di 42 km barat laut kabupaten Jayapura Papua dengan kedalaman 28 km.
Gempa tidak berpotensi tsunami Titik koordinat berada di 2.40 lintang selatan dan 140.07 bujur timur.
Diketahui Presiden Jokowi menggelar rapat bersama jajaran terbatas di Papua membahas penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Tadi malam pun kita sudah rapat juga, nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyanderaan yang telah berlangsung kurang kebun 5 bulan tersebut. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini tidak bisa diungkap ke publik.
“Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan,” kata Jokowi.
Terkait dugaan adanya pihak asing mendukung KKB di Papua, Presiden mengatakan telah berbicara dengan pihak Australia dan Papua Nugini dalam kunjungannya beberapa hari lalu. Dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat meredam konflik.
“Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik keinginan-keinginan,” katanya.
Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Max Mehrtens yang disandera.
Menurutnya, pihaknya kini dalam proses memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya yang meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips. “Ya itu semua masih dalam proses,” kata Mahfud.
Mahfud menuturkan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah adalah keselamatan pilot Susi Air. Tak hanya itu, Ia juga meminta tidak ada campur tangan asing dalam kasus tersebut.
“Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses,” jelasnya.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi. “Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya,” kata Benny.
“Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis,” tambah Benny.
Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat. “Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami,” kata Benny.
