Masa lalu demokrasi yang kelam, saat ini bertambah runyam dengan kelahiran baru demokrasi neoliberal. Saat ini kekuasaan berada di sistem pasar. Kekuasaan atau pun pemerintahan hanyalah barang dagangan yang biasa diperjualbelikan dengan harga turun-naik seiring dengan hukum pasar. Kekuasaan didagangkan itu adalah hal wajar dalam demokrasi neoliberal. Michael Sandel menyatakan bahwa pasar itu tidak bermoral, tidak mengerti baik buruk, etis tidak etis, benar atau salah. Sejauh semua sebagai komoditi pasar, maka sah diperdagangkan. Hukum supply and deman!
Kita, Indonesia, berada dalam demokrasi neoliberal. Kita tidak pernah mau belajar bahwa demokrasi bukan satu-satunya jalan pengelolaan negara dan bangsa. Terbukti, China malah kini berhasil keluar dari perangkap sistem demokrasi apalagi demokrasi kapitalis, dengan menerapkan kekuasaan terpimpin. Toh negara berhasil potensi yang tersedia menuju kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan.
Sebaliknya, kita yang patuh pada arahan negara-negara kapitalis, malah terjerembab masuk ke jurang kemiskinan. Puluhan tahun merdeka, secara kuantitatif tidak banyak melahirkan perubahan sosial. Krisis terus terjadi, dan kita masih terus berkelit bahwa demokrasi akan membawa kita kepada kemajuan, kejayaan, dan Indonesia maju 2045.
Indonesia pasca Soekarno tegak lurus mengabdi kepada tuan kapitalis, Amerika Serikat. Kita mengadopsi mati-matian segala hal yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari negeri tersebut. Kebebasan individual, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi macam kebebasan diperjuangkan di negeri ini supaya mencapai standar negara demokratis. Hukum diciptakan, undang-undang dan aturan hukum dibiakkan untuk mengabdi kepada kaum feudal dan borjuis.
Akibatnya, rakyat tidak mengalami perubahan kemajuan karena hukum dipakai elit untuk memanipulasi realitas telanjang yang menyengsarakan. Rakyat bertambah miskin, bodoh, terkebelakang, tertinggal, dan akhirnya sibuk dengan urusan-urusan keagamaan yang melahirkan eskapisme. Karena tidak berdaya menghadapi realitas kejam kekuasaan, banyak orang melarikan diri ke alam khayalan, narkoba, candu.
Janji konstitusional bahwa setiap warga, orang, memiliki hak untuk berpolitik. Namun politik dalam demokrasi neoliberal hanyalah politik pasar, politik dagang. Barang siapa berkuasa atas pasar maka lalu lintas jual-beli akan ditentukan oleh mereka. Dan Pemilu, sebagai alat untuk berdagang, sebetulnya tidak menjawab solusi fundamental kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun karena terilusi dengan demokrasi neoliberal itu, kita mencoba mengadu nyali bermain dengan sistem mereka, karena mungkin saja dengan mencoba masuk dalam sistem tersebut, kita bisa keluar dari lingkaran setan yang tiada habisnya ini.
Pemilu Indonesia pasca Reformasi 1998 sepastinya mengadopsi pemilu ala Amerika. Dengan mengubah UUD 1945, membentuk institusi-institusi baru, seperti MK dan lainnya, terang benderanglah bahwa Indonesia hanyalah boneka Amerika. Pemilu kita hanyalah pemilu Amerika dengan cita rasa Indonesia. Partai-partai politik yang ada hanyalah kepanjangan kuasa orde baru, bahkan orang-orang yang membentuknya juga sisa-sisa orde baru atau setidaknya berasal-usul dari lingkaran istana.
Lalu, dalam suasana kekuasaan seperti itu, kita masih ingin berharap bahwa demokrasi neoliberal bisa menghadirkan keterwakilan, kepantasan, moralitas, etis, dan segudang ideal lainnya? Pemilu sebagai anak haram demokrasi neoliberal otomatis tidak bisa diharapkan.
Akan sangat banyak kecurangan dalam Pemilu yang kini tengah dilaksanakan. Ini sudah menjadi kodrat Pemilu yang dilahirkan dari rahim kapitalisme! Mari kembali kepada keyakinan Platonis bahwa demokrasi neoliberal ini bukan satu-satunya jalan menuju kemajuan, kemakmuran, dan sejahtera. Pemilu kini hanyalah anak haram jadah sistem feudal dan borjuis. From ballot to bullet! (dari kotak suara ke perlawanan rakyat)
