Cawe-cawe Munaslub Golkar

Hajinews.id – Tujuh bulan lagi, Pileg dan Pilpres 2024 dihelat. Seluruh parpol peserta pemilu, tengah berada di puncak kesiapan menghadapi perhelatan kedua agenda politik itu.

Tapi sialnya, Partai Golkar, peraih kursi peringkat kedua di DPR-RI, justru dirundung prahara.

Sepekan terakhir, bergulir diskursus perlunya Munaslub segera dihelat. Mulanya dilecut Ridwan Hisyam.

Anggota Dewan Pakar DPP Golkar itu berdalih, bawah usulan Munaslub, bagian diskursus yang menguap dalam rapat Dewan Pakar.

Meski Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar belakangan menepis diskursus itu, namun terlanjur menggelinding bagai bola salju.

Lebih lagi karena dua orang dekat Jokowi, Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan, juga Bahlil Lahadalia yang mengaku tetap kader Golkar, seolah merestui. Sinyalnya, keduanya bersedia dicalonkan Ketua Umum jika Munaslub dihelat.

Keresahan Internal

Dibanding parpol lain, Golkar punya keunggulan tersendiri sebagai satu-satu-satunya parpol tertua di Indonesia. Selain berkonsokuensi pada kematangannya mengarungi bahtera perpolitikan, juga punya banyak kader mumpuni.

Telah khatam langgam perpolitikan Indonesia.

Sedemikian keunggulan itu, menjadi penegas betapa tak rasionalnya tawaran Munaslub itu. Mengingat disaat yang sama, perhelatan Pileg dan Pilpres sudah di depan mata. Tak senaif itu, internal kepengurusan Golkar mau meladeni hasad itu.

Lebih lagi, tak ada kegentingan mendesak menjadi alasan pembenar sebagaimana diatur AD/ART Golkar.

Andai pemanggilan Kejaksaan Agung terhadap Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian pada kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO, hendak dijadikan dalih Munaslu dihelat untuk mengganti Ketua Umum Golkar, tentu bukan alasan tepat dalam posisi Airlangga yang dalam posisi masih sebatas saksi.

Pertanyaannya, lalu dalih apa Ridwan Hisyam — juga diamini sebagian kecil kader Golkar menawarkan Munaslub? Ridwan berdalih, Munaslub diadakan tak serta merta untuk menggulingkan Airlangga dari kursi Ketua Umum. Tapi dimaksudkan sebagai ajang introspeksi diri.

Mengevaluasi fakta mundurnya laju pergerakan Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga.

Pertama, urusan Pilpres. Jangankan Airlangga merealisasikan rekomendasi Munas untuk maju sebagai capres. Elektabilitasnya pun, data survey menunjukkan hanya dikisaran 0,6 persen. Dan ironisnya, usungan capres Golkar, pun hingga saat ini tak jelas juntrungannya. Sementara parpol yang memenuhi parliamentary threshold bakal digandeng dalam koalisi, nyaris habis, kecuali PAN. Tiga kandidat capres terkuat, pun telah diusung koalisi parpol lain.