Di atas panggung, jelas tidak mungkin bagi Jokowi secara vulgar mengarahkan ke mana arah capres-cawapres 2024. Terlebih, jika pasangan itu berbeda dengan arahan PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi.
Inilah yang menguatkan kemungkinan hadirnya orkestrasi Jokowi dilakukan di belakang panggung. Apalagi, pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa dukungan Golkar atas seizin Jokowi.
Jokowi semestinya tidak ikut campur dalam membangun sebuah koalisi. Penentuan capres-cawapres mutlak merupakan otoritas partai politik. Jokowi mestinya paham kedaulatan parpol menentukan capres-cawapres dijamin oleh konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur ketentuan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol.
Jokowi seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, fair, serta jujur dan adil. Setelah menjabat dua periode, sudah saatnya bagi Jokowi meninggalkan panggung politik secara bermartabat.
Cawe-cawe dalam pencapresan jelas tidak elok di mata rakyat, apalagi bertindak lebih jauh untuk mengatur siapa yang harus menang pada Pilpres 2024. Jangan hanya karena ingin programnya yang belum tercapai diteruskan pemerintahan mendatang, konstitusi diterabas.
Sumber: mediaindonesia
