Hajinews.id – Skema Jaminan Pensiun (JP) Badan Sipil Negara (ASN) dan Tunjangan Hari Tua (THT) sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menyusun rencana baru pada tahun 2024.
Pada tahun 2027, pemerintah memperkirakan iuran yang diterima PT Taspen dan hasil pengembangan Dana THT masih mampu memenuhi kewajiban program THT. Hal ini tercermin dari proyeksi rasio likuiditas THT yang direncanakan akan tetap berada pada level pagu 100%, yaitu dari 186% pada tahun 2019 menjadi 214% pada tahun 2024 dan 228% pada tahun 2027.
Pemerintah memperkirakan likuiditas akan terus meningkat, dengan jumlah pensiunan meningkat dari 240,9% pada tahun 2022 menjadi 252,3% pada tahun 2024 dan 254,7% pada tahun 2027.
Dalam buku “Nota Keuangan dan RAPBN 2024”, Senin (21/8/2023), pemerintah telah memaparkan tujuh poin agenda reformasi birokrasi.
Antara lain, mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memperkuat mekanisme pemberian reward dan punishment untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas, melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui rightsizing organisasi, mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan fiscal space untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi.
Selanjutnya pemerintah akan melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun dan peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Langkah yang ditempuh salah satunya adalah penyusunan regulasi dengan pendekatan omnibus law atau penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit.
Sumber: cnbc
