Presiden 2024, berdasarkan persyaratan sebuah negara, di mana selain tumpah darah Indonesia wajib dilindungi, rakyatnya juga harus dipelihara hak asasi mereka. Hak asasi rakyat yang paling utama adalah tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Presiden 2024 jangan meniru Jokowi. Sebab, preisden ini memberi karpet merah bagi tenaga kerja China di tengah pengangguran dan kemiskinan yang melanda sebagian rakyat Indonesia. Apalagi, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumsel, Sulteng yang punya SDA melimpah, tapi masuk dalam provinsi termiskin di Indonesia.
Presiden 2024 sebagai Pentadbir, memastikan, hutan Indonesia yang termasuk terluas kedua di dunia, bermanfaat langsung ke rakyat. Pertama, seluruh penduduk miskin dari Aceh sampai Papua Barat mendapatkan rumah layak huni, hasil pemanfaatan hutan Indonesia. Sebab, UUD 45 (pasal 34 ayat 1) mewajibkan negara memelihara penduduk miskin dan anak telantar.
Kedua, petani harus mendapatkan minimal 4 hektar lahan sawah seperti yang berlaku di Jepang. Ketiga, agar petani sejahtera tanpa harga komoditas pertanian, mahal, presiden 2024 harus mengsubsidi traktor mini bagi setiap Kelompok Tani di seluruh Indonesia. Traktor ini digunakan petani untuk membajak sawah, menyemai bibit, memanen, dan mengolah jerami menjadi pupuk. Dengan demikian, petani mendapatkan pupuk sendiri secara gratis.
Presiden 2024 dalam mengelola negara wajib mengeksplorasi potensi kelautan sebagai negara dengan Panjang Pantai terpanjang di dunia. Sebab, jika potensi kelautan Indonesia dilola berdasarkan UUD 45 maka negara tidak perlu berutang ke luar negeri. Sebab, potensi kelautan Indoesia dapat menghasilkan 10 tahun APBN. Ini karena nilai ekonomis kelautan Indonesia, mencapai Rp. 30 ribu trilyun per tahun.
Presiden 2024 sebagai Pentadbir negara juga wajib mengeksplorasi tambang Indonesia. Presiden pada 100 hari pertama harus menerbitkan Perppu yang membatalkan UU No.3/2022 tentang Minerba. Semua tambang di Indonesia yang sekarang dilola perusahaan dan tenaga kerja China diambil alih pemerintah. Semuanya diserahkan ke BUMN/BUMD/UKM/UMKM.
Pada waktu yang sama, Presiden menerbitkan Perppu yang membatalkan beberapa undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Mereka adalah: UU No. 19/2019 tentang KPK, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU No 1/2023 tentang KUHP, dan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.
Langkah berikutnya, disidangkan kasus BLBI, e-KTP, reklamasi, bank Century, Meikarta, BPJS, dan ASABRI. Penyitaan aset dari kasus-kasus korupsi ini dapat digunakan melunasi sebagian utang luar negeri yang diwariskan Jokowi.
Jika presiden 2024 melakukan hal tersebut, pertengahan masa jabatannya, utang luar negeri dapat dilunasi. Dampak positifnya, presiden 2029 – 2034 tidak pelu utang luar negeri sepeser pun. Bahkan, tidak ada riba. Kondisi tersebut akan mengundang berkah dari langit. Ia akan melahirkan jual beli, perdagangan, dan industri tanpa riba. Ujungnya, 2045, lahir Indonesia Berkah. In syaa Allah !!! (Depok 3 September 2023).
