Presiden 2024, dalam kontek riba di atas, menerbitkan Perppu, minimal Kepres yang melarang penerapan riba di seluruh bank se-Indonesia. Dengan demikian, selain hidup tenang selama di dunia, di akhirat nanti, jauh dari api neraka.
2. Sistem yang Mendekati Tujuan Perjuangan
Indikator kedua, suatu sistem dinilai pancasilais jika hasilnya semakin mendekati tujuan perjuangan. Tujuan perjuangan Indonesia itu sendiri tercantum dalam alinea empat Mukadimah UUD 45: (a) Memertahankan eksistensi dan kedaulatan NKRI; (b) Menciptakan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut menciptakan perdamaian dunia yang abadi.
Mengamati perjalanan sejarah Indonesia selama 78 tahun, tujuan kemerdekaan tersebut, masih jauh. Bahkan, eksistensi negara dan tumpah darah Indonesia, boleh dibilang dalam status tergadai.
Kesejahteraan umum, masih berupa mimpi bagi mayoritas rakyat. Banyak kasus bunuh diri, angka perceraian yang tinggi, pembunuhan anak kandung, pelbagai kasus kriminalitas, disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan. Bahkan, teromol masjid di mana-mana menjadi sasaran pencurian. Tragisnya, 86% dari koruptor yang ditangkap KPK adalah sarjana. Angka tersebut menunjukkan, kecerdasan kehidupan bangsa tidak baik-baik saja.
Presiden 2024, sesuai dengan tujuan kemerdekaan tersebut, jangan meniru Jokowi. Sebab, Jokowi telah mengkhianati tunjuan pertama kemerdekaan. Ini karena beliau menjual tumpah darah Indonesia dengan menawarkan ke pengusaha China, HGU selama 190 tahun. Padahal, ketentuan yang ada di UU Agraria, ijin HGU adalah 25 tahun. Jika dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, dapat diperpanjang, maksimal 10 tahun saja.
Presiden 2024 juga jangan mengikuti kepemimpinan Jokowi. Sebab, beliau memisahkan politik dari agama. Padahal, sila pertama Pancasila mewajibkan setiap warga negara harus beragama. Jika tidak beragama, berarti komunis.
Presiden 2024 juga jangan meniru Jokowi yang mewariskan utang luar biasa besarnya. Hampir Rp. 8 ribu trilyun. Dampaknya, kesejahteraan umum sukar tercapai. Hal ini dibuktikan dengan kekayaan empat orang konglomerat setara dengan yang dimiliki 100 juta orang miskin.
Presiden 2024 juga jangan meniru Jokowi yang membodohi kehidupan bangsa. Sebab, beliau tidak menyerahkan ijazahnya ke Pengadilan sebagai bukti bahwa, dirinya tidak memalsukan ijazahnya.
Presiden 2024 dan Sistem yang Komprehensif
Tugas utama Presiden 2024, menyiapkan Renstra sebagai pengganti GBHN yang melahirkan suatu untaian strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif menuju tujuan kemerdekaan.
Renstra itu dimulai dengan suatu Sistem Pendidikan Nasional Pancasilais. Sistem Pendidikan ini akan melahirkan Sistem Politik Syura. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Langkah berikutnya, ciptakan mata rantai yang merakit pendidikan pancasilais dan politik syura dalam suatu model ekonomi keberkahan. Maknanya, pilar kedua Indonesia Berkah, “Sistem yang komprehensif”, siap untuk dioperasionalkan pada 100 hari pertama, pasca pelantikan Presiden 2024. Semoga !!! (Depok, 18 September 2023).
