Presiden yang cerdas, harus memerkecil pengeluaran sehingga margin yang diperoleh petani, relative tinggi. Ia dilakukan dengan cara membantu petani membeli traktor mini secara kredit.
Traktor ini berfungsi ganda: membajak sawah, menabur benih, memanen, dan memroses jerami menjadi pupuk. Jadi, petani memeroleh pupuk secara gratis. Dampaknya, biaya pengeluaran petani relative kecil. Harga jual padi, kompetetif. Maknanya, penghasilan petani relative besar. Kesejahteraan petani meningkat.
Dampak positif lainnya, masyarakat kota dapat membeli produksi pertanian dengan harga terjangkau. Akhirnya, kesejahteraan umum yang diamanatkan konstitusi, tercapai. Namun, untuk memastikan kondisi tersebut terus berlangsung, Presiden 2024 menetapkan satu kebijakan pada 100 hari pertama, menghentikan impor hasil pertanian.
Presiden 2024 yang berorientasi ke rakyat kecil dalam menghadapi kasus ini, dapat menempuh satu dari dua alternatif. Pertama, Pemerintah mengubah status buruh tani menjadi petani di desanya yang sekarang. Kedua, mereka dikirim sebagai transmigran, khusus di pulau Papua dan Kalimantan. Mereka disediakan minimal empat hektar lahan sawah.
2. Menghilangkan Stunting
Indonesia, negara bahari. Pantainya terpanjang kedua di dunia, 99.083 km. Kandungannya, beragam hayati laut. Ada pelbagai jenis ikan, kerang, udang, teripang, kepiting, cumi, dan rumput laut. Semuanya, sumber protein yang dapat meningkatkan gizi anak-anak nelayan. Tragisnya, provinsi kepulauan dan wilayah yang punya pantai, justru termasuk miskin. Bahkan, penderita “stunting” cukup tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS), 2023, menyenaraikan 10 provinsi termiskin di Indonesia, yakni: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
Papua, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tahun 2022, angka stunting cukup tinggi: 34,6%. Papua Barat, berdasarkan data survei yang sama, angka stuntingnya, 30%. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat, 51,5 persen.
NTT, khususnya di Kampung Wuring, Desa Wolomarang, Kecamatan Alor Barat, Kabupaten Sikka, angka stunting cukup tinggi. Padahal mereka berlimpah ikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, NTB menyebutkan, 38,40% anak-anak mengalami status stunting.
BKKBN menyebutkan, tahun 2022, angka stunting secara nasional, 26,1%. Namun, di Maluku, masih lebih tinggi, yakni 28.7%. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Maluku Utara, 27,5 persen.
Presiden 2024, berdasarkan data-data di atas, harus memastikan, selama lima tahun kepemimpinannya, hak asasi pertama warganegaranya berupa makan minum, dapat terpenuhi secara proporsional. Maknanya, satu bagian dari sila Keadilan Sosial, tercapai. Tinggal lagi 5/6 bagian dari hak asasi manusia yang harus dicapai sehingga kesejahteraan umum yang diamanatkan alinea keempat Mukadimah UUD, 18 Agustus 1945, tercapai. Semoga !!! (Depok, 20 September 2023).
