Selain hasil cawe cawe Jokowi seperti harapannya itu, tentu juga yang paling penting pasca lengser Jokowi butuh partai yang otonom bekerja sesuai ”setting” yang diharapkan untuk mengamankan kepentingan politik Jokowi sebagai kunci instrumen untuk berselancar dalam politik Indonesia berikutnya,
Keberhasilan Kaesang secara sim salabim menjadi Ketua Umum PSI, Jokowi sebagai Presiden dinilai cukup piawai menggunakan kekuasaan, selain leluasa mendapatkan ruang cawe cawe politik sampai akhir kekuasaannya, hasilnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun direngkuh dalam ”setting” kekuasaannya. Politik cawe cawe sang Presiden akan semakin mulus dalam kontestasi pemilu-pilpres 2024 tanpa kuatir kehilangan jejak dan kontrol politik di tanah air.
Kekuasaan yang power full di tangan Presiden, berimbas kepada kepopuleran Jokowi adalah faktor utama dan kunci kuat dalam mengontrol politik seperti “setting” kepentingan yang diinginkan sang Presiden. Ini misalnya, dapat dibaca dari setia dan manutnya kelompok kelompok relawan Jokowi di seluruh tanah air hingga hari ini.
Tidak heran jika PSI dengan mudah melihat peluang itu, merasa nyaman dan pasti untuk menyerahkan PSI di kelola dan di kembangkan dalam kesatuan trah kekuasaan keluarga Jokowi.
Kaesang sebagai putra mahkota adalah pilihan pas untuk mengawal PSI berkembang ke depan, sekaligus mengawal arah strategi politik PSI untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka Walikota Solo menjadi Kadindat copras capres yang jika tidak ada aral melintang, putusan MK akan bersesuaian dengan maksud gugatan PSI soal batas umur capres/cawapres tidak lagi di batasi umur 40 tahun. Apalagi opini yang berkembang di media sosial dugaan tersebut bisa diterima MK, bukan karena kebetulan takdir Ketua MK adalah ipar Jokowi?
Wallahualam!
Pilihan mengangkat Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI sekalipun instan sim salabim yang dinilai lucu publik pemirsa Indonesia, oleh pengurus maupun anggota kader PSI tentu mengandung hitungan matang, dan tidak asal comot tetapi demi kepentingan strategi jangka panjang.
Apakah berikutnya kemudian PSI menjadi Rumah politik Jokowi, sama seperti SBY dengan PD, dan Megawati dengan PDI-P. Wait and see? Yang pasti Bertemunya kepentingan antara anggota pengurus / kader PSI dan Jokowi adalah hal biasa dalam konteks pragmatisme politik untuk kepentingan berkuasa.
Yang jelas PSI bukan singkatan dari (Partai Setting-an Indonesia).
Rorotan village, 27/9/23
