Hajinews.co.id — Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun politik dinasti.
Menurut Bivitri, apa yang dilakukan Jokowi merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun pascareformasi 1998.
“Pertanyaannya, apakah politik dinasti Jokowi merusak demokrasi? Jawabannya iya,” kata Bivitri dalam diskusi publik mengangkat tema ‘Dinasti Politik Jokowi’ yang diadakan Dema Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), Selasa (3/10).
Dia menjelaskan ada empat faktor terjadinya politik dinasti, pertama yaitu cara berpolitik yang top-down.
Kedua, pencalonan caleg-capres yang elitis dan tertutup.
“Dalam konteks capres-cawapres, persoalannya adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold),” katanya.
Kemudian terjadinya faktor politik dinasti yang ketiga ialah kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi.
“Saya ambil contoh, dalam pencalonan caleg mantan koruptor. Ini menunjukkan partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi. Memangnya tidak ada yang lain diusulkan jadi caleg. Masih banyak anak-anak muda,” kata dia.
Keempat, kata Bivitri, jaringan kekuasaan menyebar pada kelompok tertentu.
Kemudian kekuasaan absolut pada satu jabatan.
“Nah, yang terakhir ini kurangnya pendidikan pemilih. Di sini tugas kita, mahasiswa dan masyarakat memberikan pemahaman,” kata peneliti Hukum Tata Negara itu.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan anak dan menantu Jokowi menjadi wali kota telah membangun dinasti.
“Ada orang yang menyebutkan, Megawati dan Soekarno juga membangun dinasti. Tidak, ini beda. Karena Soekarno sudah lengser baru Megawati terjun ke politik. Dinasti itu kalau lagi menjabat, kemudian anak dan istrinya masuk ke politik, seperti sekarang,” kata Ray Rangkuti.
