Kredibelitasnya sebagai ahli hukum dan komitmennya untuk menegakkan hukum akan berubah: masuk ke dalam sistem Iblis. Minimal, MMD tak akan mampu bersikap adil terhadap para pelaku kejahatan, terutama dari kaum keah putih. Di depan mata, MMD tak akan berani menyentuh Ganjar dan Puan Maharani yang – menurut penuturan Nazarudin (mantan Bendahara DPP Paryai Demokrat) dan Setyo Novanto (mantan Ketua Umum Golkar) – kedua elit PDIP itu sama-sama menerima dana haram AS$ 500.000. Juga, tak akan mengutak-utik keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS di Kementerian Kominfo itu.
Dalam kaitan itu, Megawati gagal total memahami integritas MMD dalam dunia hukum. Kesan hebat MMD yang dikenal berani membongkar dugaan transaksi yang mencurigakan kerugian negara senilai Rp 349 trilyun, ternyata menjadi “dagangan” pencitraannya. Megawati kena prank. Maka, jika MMD tetap konsentrasi pada penegakan hukum, yang akan terjadi justu tebang pilih: menghabisi lawan-lawan politiknya atas nama hukum. Hal ini akan menambah misi besar perbaikan negara justru diwarnai hirup-pikuk drama. Tidak sehat bagi kehidupan bernegara.
The last but not least, sebagai sosok yang dikenal pemberani, MMD – jika tetap terpanggil untuk menegakkan hukum – akan menjadi bomerang bagi Ganjar itu sendiri. Dengan landasan hukum wapres tak bisa dipecat oleh presidennya, maka MMD bisa dan berpotensi untuk menancapkan perbedaan kontrasnya. Di sana kita akan saksikan ketidakakuran hubungan Ganjar-MMD. Implikasinya adalah ketidakefektifan tata-kelola kenegaraan atau pemerintahan. Karenanya, tidaklah berlebihan jika muncul analisis bahwa Indonesia ke depan di bawah Ganjar-Mahfud MD justru akan semakin tenggelam. Menambah kehancuran dari episode rezim Jokowi. Jauh dari cita-cita yang notabene akan menjadikan negeri ini lebih maju dan lain-lain dengan sejuta kata indahnya.
Lalu, haruskah kita biarkan kandidat pemimpin nasional yang justru akan meredupkan cahaya Indonesia ke depan? Dalam sistem demokrasi, tentu partisipasi politik (hak untuk dipilih) bagi Ganjar-MMD haruslah dihormati, apalagi sudah mendaftar secara resmi di KPU sebagai pasangan capres-cawapres. Namun, atas nama panggilan masa depan Indonesia yang mencerahkan memang harus menghindari capres-cawapres yang – secara dominan – diusung PDIP itu. Satu hak demokratik yang juga harus dihormati.
Tasikmalaya, 19 Oktober 2023
