Jangan tanya lagi bagaimana rasa kecewa seorang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP pada Jokowi yang dibesarkannya dengan “kasih sayang” berlebih. Memberi tiket yang menjadikannya Wali Kota Solo (2 tiket/2 periode), Gubernur DKI Jakarta (1 tiket), dan lalu Presiden RI (2 tiket/2 periode). Artinya, 5 tiket diberikan untuk Jokowi. Tidak cukup di situ, PDIP memberi juga tiket pada Gibran sebagai Wali Kota Solo (1 tiket), dan juga pada anak menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan (1 tiket). Total 7 tiket diberikan pada Jokowi dan keluarga.
Tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi, suguhan yang diberikan pada PDIP, seperti apa yang akan kita lihat–sekali lagi jika Gibran jadi diusung Golkar atau dengan cara apa pun itu, Gibran menjadi pendamping Prabowo–bagaimana Megawati/PDIP menyikapinya. Pastilah penyikapan yang serius, dan tidak mustahil pecah kongsi bisa saja terjadi. Tapi apakah sampai pemecatan pada Jokowi akan dilakukan, sepertinya itu tidak akan “berani” dilakukan. Sebagai petugas partai, Jokowi tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang sama-sama petugas partai, tapi beda nasib karena beda status sosial. Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo langsung dipecat sebagai anggota PDIP.
Perang memang sedang dimulai. Perang yang pastinya menyertakan segenap elemen istana di satu pihak, dan itu yang akan diantisipasi Megawati agar tidak menambah kepedihan yang bisa saja dimainkan Jokowi–kasus yang menjerat menantu Megawati (Kasus BTS), Happy Hapsoro, dan bisa jadi kasus lainnya akan dibuat terang benderang–agaknya itu yang mengerem Megawati untuk tidak memperlakukan Jokowi dengan pemecatan. Tak mungkin pula Megawati akan menarik para menterinya dari kabinet Indonesia Maju, dan menggelorakan semangat meng-impeach di parlemen dengan mengajak partai lain, itu hal mustahil. Ajakan yang tak mungkin disambut, karena itu persoalan internal PDIP dengan petugas partainya.
Menghadapi petugas partai yang dibesarkannya, dan yang saat ini tengah memiliki seluruh perangkat yang bisa mengobrak-abrik kemapanan PDIP, itu yang tak mungkin dihadapi PDIP saat ini. Maka memilih sikap seperti biasa-biasa saja melihat “tusukan” Jokowi, itu sepertinya cara yang akan dilakukan PDIP. Seperti perang dingin saja. Tapi tentu tidak membiarkan selamanya, tapi lebih memilih waktu yang tepat untuk membalaskan dahaga kemarahan Mamak Megawati, tentu dengan caranya. Dan, itu tidak penting untuk dianalisa. Biarkan saja…**
