Hajinews.co.id — Politikus PDIP Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang pasang badan atas isu tiga periode yang sempat berhembus beberapa waktu lalu.
Menurut Masinton isu tiga periode tersebut merupakan skenario besar dan Bahlil bukan sebagai aktor utamanya.
“Sudahlah emang bos itu (isu 3 periode) bukan skenario ecek-ecek kita kan tahu posisi pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bahwa dia menteri ya, tapi bukan aktor utama dalam skenario,” kata Masinton usai acara diskusi politik di Jakarta Selatan, Ahad (29/10/2023).
Masinton mengatakan sekarang ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah.
Pasalnya sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tapi kalau kita lihat Semua rangkaian pembicaraan dari 2021 ke 2022 sampai kemudian dengan putusan MK itu kan ada upaya skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Masinton.
Misalnya kata Masinton, isu penundaan Pemilu, isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan Presiden dan wakil presiden, serta isu akan adanya calon boneka di Pilpres 2024.
Isu tersebut kata dia dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Dengan putusan MK tersebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres di Pilpres 2024.
“Ini terkonfirmasi dengan putusan MK,” katanya.
Masinton mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri.
Putusan tersebut merupakan bagian dari rancangan untuk melanggengkan kekuasaan.
“Itu adalah upaya atau bagian desain besar politik untuk melanggengkan kekuasaan. Itu skenarionya gitu loh dari usulan 3 periode, penundaan pemilu, kemudian yang sekarang dengan putusan MK hari ini,” katanya.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turut menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode yang kembali digulirkan oleh elite PDI Perjuangan (PDIP).
Terkait hal ini, Bahlil pun mengakui siap memasang badan terkait isu presiden 3 periode tersebut. Dia menyatakan bahwa isu itu pertama kali digulirkan oleh dirinya.
“3 periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun,” kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi ‘Penerus Negeri’ di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Dijelaskan Bahlil, saat itu dirinya mengehembuskan isu tersebut karena menanggapi hasil survei saat masih era pandemi. Baginya, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dinilai tepat karena melihat kondisi bangsa dalam menghadapi pandemi.
“Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Bahlil justru mempertanyakan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali dihembuskan. Padahal, isu tersebut tidak ada kaitannya dengan ‘Pak Lurah’.
“Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa,” pungkasnya.
