Kedua, penyalahgunaan kekuasaan sangat rentan terhadap maraknya praktik korupsi dan kolusi karena motif ekonomi sulit dipisahkan dari motif kekuasaan.
Sang penguasa membutuhkan modal sangat besar untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga potensi praktik korupsi sangat dimungkinkan.
Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi sewenang-wenang dan bermuara pada penyimpangan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula potensi untuk melakukan korupsi.
Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab malah dianggap sebagai kekuasaan milik pribadi.
Sama halnya dengan praktik korupsi, potensi terjadinya kolusi juga sangat besar, seperti yang baru-baru saja terjadi mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kandidat capres-cawapres di bawah umur 40 tahun untuk bisa maju pilpres dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.
Putusan MK di atas, diduga sarat dengan praktik kolusi dan kepentingan politik karena adanya hubungan kekerabatan keluarga dalam pengambilan keputusan sehingga memunculkan kecurigaan publik terhadap MKRI, bahkan terhadap pemerintah.
Dari fakta ini kita boleh saja berasumsi bahwa orang paling mengerti tentang regulasi bisa jadi adalah orang yang paling berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan bisa memicu pemegangnya untuk mengupayakan cara dan strategi apapun untuk mempertahankan tampuk kekuasaannya, bahkan tidak jarang menggunakan cara-cara yang identik dengan kekerasan.
Contohnya adalah Adolf Hitler, pemimpin NAZI, yang dikenal dengan tragedi Holocaust (1941-1945).
Hitler terbukti telah melakukan genosida dan pembunuhan terstruktur terhadap kurang lebih 6 juta masyarakat Yahudi dan kelompok minoritas lainnya untuk mempertahankan kekuasaannya yang dilandasi dengan politik identitas.
Mari kita lawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan! Berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan telah menimbulkan bahaya dan permasalahan besar bagi masyarakat dan negara.
Ini terjadi karena adanya ketidakberesan dalam proses perpindahan kekuasaan yang kerap terjadi di wilayah politik maupun di wilayah lainnya yang berkenaan dengan kenaikan jabatan strategis seperti di institusi atau lembaga sejenis.
Merujuk pada banyaknya fakta penyelewengan kekuasaan, praktik KKN, dan politik kepentingan yang kerap terjadi di negeri ini, sudah saatnya kita sebagai warga negara wajib waspada dan berhati-hati untuk memilih calon pemimpin ‘ideal’ untuk masa depan bangsa.
Praktik KKN biasanya ‘subur’ dan tidak terkendali dalam suatu keadaan yang masyarakatnya lemah akan literasi hukum, administrasi, dan politik karena kekuasaan yang sewenang-wenang memang menghendaki hal tersebut supaya tindakannya tidak terbongkar.
Oleh karena itu, dengan belajar dari sejarah politik masa lalu, sudah saatnya kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan untuk melawan dan lantang menyuarakan penolakan segala bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
Masa depan negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama dan kita adalah satu-satunya harapan yang dimiliki bangsa ini untuk melawan segala bentuk kerakusan penguasa.
Jika kita salah memilih pemimpin, hal itu sama saja dengan menyerahkan kekuasaan pada tangan yang salah dan membiarkan sejarah politik yang buruk dan kejahatan yang sama di masa lalu terulang kembali.
Sumber: kompas
