Oleh Dr. Muhammad Sufyan, Pengamat Komunikasi Publik
Hajinews.co.id – Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Hamdan Zoelva menyebut ada enam kegiatan kampanye Anies yang dicabut izinnya oleh Pemda setempat.
“Ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Kami meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia untuk bertindak fair (adil) kepada semua kandidat,” katanya.
Izin itu, antara lain, Pemda Aceh saat acara silaturahmi akbar di Taman Ratu Sultan Safiatuddin Aceh, izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, izin safari politik di Pekanbaru, Riau, izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, dan terakhir pencabutan izin acara di Taman Budaya Provinsi NTB.
Simultan hal itu, Cawapres Muhaimin Iskandar, Kamis (29/12/2023) mengatakan, ia mengetahui bahwa ada beberapa Kiai NU (Nahdlatul Ulama) yang dibungkam suaranya untuk tidak mendukung dirinya dan Anies Baswedan.
“Kita didatangi tapi tidak boleh tidak dilarang, tidak disuruh bergerak kampanye mereka. Saya baru tahu ternyata teorinya seluruh pendukung AMIN dari kalangan NU divakumkan. Nggak dukung yang lain nggak apa-apa yang penting nggak bersuara, nggak dukung AMIN,” ucapnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Ketua PBNU sekarang adalah kakak dari Menag Yaqut Cholil Qoumas. Amatan penulis dari apa yang dari tersurat dan tersirat di medsos, sang menteri mendukung Prabowo-Gibran.
Jauh sebelum itu, publik bisa mudah peroleh statement resmi Presiden Jokowi bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam helatan suksesi Pilpres 2024 sebagaimana diwartakan Kompas.com, Selasa (30/5/2023).
Hal itu, di mata penulis, terutama sudah dibuktikan Jokowi sebelumnya dengan mengatur paslon Capres dari awal. Masih ingat pertemuan di Kantor DPP PAN yang mengumpulkan partai pemerintah, Minggu (2/4/2023), yang dari sanalah embrio munculnya figur Capres jagoannya, Prabowo Subianto.
Padahal sebelumnya sudah berkali-kali memberi sinyal bahwa dirinya meng-endorse si Rambut Putih, Ganjar Pranowo, sehingga Ganjar selalu bertengger di posisi survei elektabilitas Presiden bahkan sejak pertengahan tahun 2022.
Hingga kemudian tiket diperoleh Ganjar dari PDI-P, Kamis (21/4/2023), penulis melihat keinginan Jokowi untuk mengusung sepertinya dua kandidat saja yakni Prabowo dan Ganjar.
“Kelucuan” ini kemudian digenapi dengan hadirnya sosok sang anak, Gibran Rakabumi Raka, melalui jalur Mahkamah Konstitusi yang diputuskan melalui sidang oleh sang paman, Anwar Usman, Senin (16/10/2023). Belakangan, keputusan ini terbukti melanggar kode etik berat oleh MKMK, Selasa (7/11/2023), karena Anwar terbukti tidak kebal intervensi para pihak yang dalam hal ini, walau tak disebut namanya, mayoritas publik menunjuk sosok Jokowi.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggelar konferensi pers setelah dicopot dari Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran etik di gedung MKRI, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah kumparan
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggelar konferensi pers setelah dicopot dari Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran etik di gedung MKRI, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah kumparan
Maka itu, di mata penulis, menjadi sebuah fakta politik yang dengan telanjang mudah dibaca bahwa ada calon pemimpin yang tidak dihendaki penguasa dari awal. Ada sosok yang kurang diharapkan ikut kontestasi namun akhirnya berhasil lolos pendaftaran di KPU.
Karenanya, tak berlebihan, sosok calon pemimpin pertama daftar KPU dan berucap terima kasih setelahnya justru pada mereka yang pesimis.
