Hajinews.co.id – Hubungan Presiden Joko Widodo dan PDIP kembali menjadi sorotan.
Hal ini seiring dengan jadwal kunjungan kerja Jokowi ke Filipina yang bertepatan dengan perayaan HUT PDIP pada Rabu (10/1/2024).
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai rumor absennya Jokowi semakin menandakan hubungannya dengan PDIP memang sedang merenggang.
“Terang benderang bahwa pak Jokowi, merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP,” kata Ray saat dimintai tanggapannya, Minggu (7/1/2024).
Diketahui, PDIP belum tegas menyatakan sikap soal status Jokowi apakah masih bagian dari internalnya atau tidak setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, sikap Pak Jokowi justru seperti deklarasi bahwa pak Jokowi sendirilah yang menarik diri dari PDIP,” ujar Ray.
Ray menilai kondisi ini terkesan dimanfaatkan Jokowi untuk mencari perhatian masyarakat jika PDIP mengeluarkan keputusan yang tegas.
“Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIP lah yang secara formal mengeluarkannya,” nilainya.
“Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi,” kata dia.
Sementara itu, melansir dari Tribunnews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengetahui bakal absennya Jokowi di HUT PDIP.
Ia menganggap ketidakhadiran Jokowi bukanlah sebuah masalah yang besar bagi PDIP.
Menurutnya karakter PDIP adalah bersama rakyat.
“Tapi watak kegiatan kali ini ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri,” katanya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024).
Saat ditanya apakah ketidakhadiran Jokowi akan berpengaruh pada elektabilitas PDIP di Pemilu 2024 nantinya, Hasto mengatakan bahwa HUT kali ini bersumber dari akar rumput.
Peringatan hari lahir melibatkan banyak masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Belajar dari sejarah PDIP, perjuangan ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter sampai kantor PDIP diserang kekuatan rakyat adalah senjata yang paling kuat di dalam menentukan elektoral parpol dan calon presiden,” ujanya.
