Pernyataan ‘Islam yes; partai Islam no’ bisa dimaknai sebagai penolakan adanya gerakan politisasi Islam. Di sinilah Cak Nur memberikan teladan dalam berdemokrasi. Awal 1970, saat Cak Nur jadi Ketua Umum PB HMI periode kedua, ia diajak untuk mendukung Golkar pada Pemilu 1971. Cak Nur menolak.
Mengapa? Dalam pandangan Cak Nur, Golkar sudah pasti menang karena didukung 3M: money, military, dan machine (birokrasi). Menurut Cak Nur, para pemuda dan mahasiswa sudah seharusnya mendukung partai, bukan mendukung Golkar, agar kekuatan partai relatif seimbang dengan Golkar dan agar demokrasi bisa tumbuh sehat. Pada era Orde Baru, Golkar tidak pernah disebut partai. Sebutan partai selalu merujuk ke PPP (Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari sejumlah partai) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia yang juga fusi dari sejumlah partai).
Teladan demokrasi yang Cak Nur lakukan tidak berhenti pada 1971, jelang pemilu pertama era Orde Baru. Pada pemilu kedua Orde Baru, pada 1977, Cak Nur malah terlibat aktif berkampanye untuk PPP. Banyak orang tidak memahami apa maksud di balik tindakan kampanye Cak Nur untuk PPP saat itu. Tidak sedikit orang mengecam Cak Nur sebagai orang yang tidak konsisten dengan pernyataan ‘Islam yes; partai Islam no’. Mereka mencibir dengan menyebut saatnya Cak Nur mengubah lagi slogan itu menjadi ‘Islam yes; partai Islam yes’.
Padahal, apa yang dilakukan Cak Nur ialah keberpihakan pada partai politik yang lemah. Tujuannya agar tidak terjadi kekuatan politik dominan supaya proses check and balance bisa dijalankan dengan efektif. Karena itu, tindakan demokrasi yang dilakukan Cak Nur untuk PPP itu diistilahkan kolumnis Mahbub Djunaedi sebagai ‘memompa ban kempis’. Itu dilakukan Cak Nur demi berjalannya demokrasi yang sehat. Ia tidak berharap dapat keuntungan politis apa pun dari PPP.
Saya membayangkan teladan Cak Nur tentang demokrasi itu bakal dilakukan Presiden Jokowi. Saya menanti mukjizat tiba-tiba Jokowi tersadar telah terseret teramat jauh dalam arus pembusukan demokrasi. Setelah tersadar, ia menolak terus terseret lalu menggamit kuat-kuat akar demokrasi.
Saya berangan-angan Jokowi mengambil tindakan menjadi teladan demokrasi seperti Cak Nur. Alih-alih ugal-ugalan untuk cawe-cawe, ia justru benar-benar berdiri netral, imparsial. Ketimbang melakukan aksi brutal keberpihakan, tiba-tiba ia rela menjaga muruah demokrasi: memastikan check and balance berlangsung, kalau perlu ‘memompa ban kempis’.
Namun, rupanya, saya cuma bermimpi. Tampaknya saya hanya bisa berangan-angan. Jokowi ternyata bukan Cak Nur. Bahkan, Jokowi hari ini bukanlah Jokowi yang dulu, yang dikenal karena mengangkat demokrasi serta menjaga muruahnya. Jokowi hari ini ialah Jokowi yang menyediakan jiwa dan raganya untuk terseret jauh, sangat jauh, menjadi bagian rusaknya demokrasi. Apa boleh buat.
