Hajinews.co.id – Sejumlah kampus di Yogyakarta sejak beberapa hari terakhir menyampaikan kritis pedas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur dan UII menyampaikan Petisi Darurat Kenegarawan, aksi serupa juga akan dilakukan sejumlah kampus lain seperti UMY dan UAD.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang mengetahui hal itu pun memberikan tanggapannya. Ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (02/02/2024), Sultan menyatakan tak mempermasalahkan aksi-aksi yang menyebut pemerintahan Jokowi sudah menyimpang dari proses kenegaraannya sehingga mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Ya gakpapa [kritik jokowi], wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya,” paparnya.
Menurut Sultan, kritik yang disampaikan para dosen, mahasiswa dan civitas akademika di mimbar akademik merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus. Aksi tersebut disebut merupakan salah satu bagian dari demokratisasi di Indonesia.
Yang kemudian perlu ditanyakan adalah sejauh mana pemerintah menanggapi kritik tersebut. Namun apapun tanggapannya, Sultan meminta kampus dan civitas akademika tidak perlu takut.
“Itu kan otonom [kampus]. Otonom ya terserah aja, aspirasi kok, demokratisasi kok. gakpapa sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja. Seperti itu saja gak usah takut,” tandasnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa UAD, Danang Sukantar menyampaikan, UAD juga akan menggelar aksi serupa seperti UGM dan UII. UAD akan mengundang civitas akademika untuk menyampaikan seruan moral menyelamatkan demokrasi Indonesia.
“Ya kami akan menggelar seruan moral untuk pemerintah dari civitas akademika uad pada senin (05/02/2024) besok di kampus,” imbuhnya.
