Tiga, proses-proses yang terjadi dalam membangun koalisi dukungan bagi paslon no. 2 penuh dengan manipulasi yang memalukan. Petinggi-petinggi Partai di setengah paksa dengan ancaman “kriminalisasi” atas kesalahan masa lalu jika tidak mendukung. Bahkan belakangan ini ada pemaksaan secara halus kepada elit-elit politik, gubernur misalnya, untuk mendukung paslon no 2 dengan ancaman yang sama.
Empat, pernyataan presiden secara terbuka membolehkan dirinya untuk mendukung bahkan berkampanye bagi paslon tertentu (tentu pason no 2). Hal ini membuka kesempatan kepada seluruh aparatur negara dan ASN. Keadaan ini kemudian diperburuk dengan secara terbuka dan tanpa malu-malu menggunakan bansos sebagai alat promosi paslon tertentu. Presiden bahkan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menaikkan dana bansos (di musim kampanye ini).
Lima, yang paling runyam dan memalukan sebenarnya adalah ketika tokoh-tokoh politik nasional, pemimpin Partai-Partai besar, dipaksa secara halus untuk tunduk patuh kepada keinginan Presiden Jokowi untuk melanjutkan kekuasaan melalui dinasti yang dia bangun. Dan proses itu terjadi secara jahat melalui kolaborasi nepotis (adik ipar) yang saat itu sebagaj ketua MK untuk meloloskan penggantian aturan batas minim umur untuk seseorang dicapreskan atau dicawapreskan. Anak Jokowipun jadi cawapres melalui aborsi paksa politik di MK.
Kesimpulannya sangat wajar dan rasional jika asosiasi alumni Perguruan Muhamadiyah menyerukan melalui petisi kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menghapus Prabowo-Gibran sebagai pilihan pada pilpres kali ini. Saya sangat memahami bahkan sebagai alumni pesantren Muhammadiyah saya ikut mendukung.
Asosiasi alumni Perguruan Muhammadiyah bahkan menyerukan kepada semua kader Muhammadiyah yang mendukung dan menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran agar mundur dan bertaubat. Tentu saya memahami seruan ini. Karena mendukung Prabowo-Gibran mengotori hati nurani serta merendahkan akal sehat.
Dan pastinya dengan hal-hal di atas dan dukungan Oligarki Prabowo-Gibran justeru saya lihat sebagai ancaman bagi demokrasi dan insitusi kenegaraan, termasuk demokrasi ke depan. Semoga tidak demikian.
Aminkan aja dulu!
Makkah KSA, 4 Pebruari 2024
