Bukan cuma ucapan Jokowi yang tak etis, kebijakannya untuk jor-joran mengguyur bansos mendekati hari pencoblosan pemilu juga mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan.
Awal 2024, pemerintah meluncurkan bansos baru, yakni Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600.000 untuk tiga bulan, yang cair pada Februari 2024. BLT yang memakan anggaran Rp 11,25 triliun itu membuat Kementerian Keuangan berakrobat mengutak-atik anggaran. Ada pula bansos beras 10 kg/bulan yang akan diberikan hingga Juni 2024.
“Ada yang tidak matching dari program bansos. Pemerintah bilang kondisi ekonomi masih kuat, banyak program yang bisa menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Kalau begitu buat apa bansos banyak sekali?” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat berbincang dengan kumparan, Kamis (1/2).
Lebih lanjut, menurut Bhima, “Menjadi kekhawatiran bila bansos tidak berlandaskan situasi di lapangan, tapi sebagai strategi kampanye—apalagi sudah mempersiapkan sampai Juni bansosnya, dua putaran pilpres.”
Bila pilpres berlangsung dua putaran, maka pencoblosan putaran kedua akan berlangsung pada 26 Juni 2024, empat bulan sesudah pencoblosan putaran pertama pada 14 Februari.
Gejala keberpihakan Jokowi yang kian benderang membuat keresahan civitas academika memuncak. UGM mengawali dengan menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024. Lektor kepala di Fakultas Filsafat, Agus Wahyudi, menjadi salah satu yang terlibat.
Sebelum penyampaian Petisi Bulaksumur kepada publik, Agus memberi tahu Rektorat UGM. Ia lantas difasilitasi. Agus pun menginformasikan soal rencana petisi itu kepada civitas akademika UGM, termasuk Pratikno.
“Saya menyampaikan, bahkan ke Pak Pratikno secara pribadi lewat WA, juga di grup-grup WA UGM, bahwa akan ada pernyataan seperti ini.”
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan, merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.”
– Petikan isi Petisi Bulaksumur yang dibacakan anggota Dewan Guru Besar UGM, Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.D.
Aksi Kritik Bergulir ke Kampus-Kampus Lain
Langkah UGM yang merilis Petisi Bulaksumur menjadi pemicu bagi aksi serupa di berbagai kampus di Indonesia. Kecaman terhadap Jokowi juga berturut-turut disampaikan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyah, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Institut Pertanian Bogor.
Kritik juga menyusul datang serempak dari civitas akademika Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Ahmad Dahlan, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Sampai hari ini, Senin, 5 Februari 2024, civitas akademika di lebih dari 20 perguruan tinggi telah menyuarakan kecaman terhadap Jokowi yang dinilai kian menyimpang dari jalur demokrasi yang susah payah dirintis pada era Reformasi.
Agus Wahyudi menyatakan, tidak ada koordinasi antara UGM dengan kampus-kampus lain terkait gelombang kritik terhadap Jokowi ini.
“Ini di luar perhitungan kami. Kami berpikir setelah menyampaikan petisi, selesai,” kata Agus.
