Agung menjelaskan hak angket DPR hanya dapat ditujukan bagi Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan eksekutif. Jika digulirkan, PDIP sama artinya menyerang kader sendiri.
Ia mengatakan ada dua opsi bagi PDIP ketika berhadapan dengan Jokowi saat mengajukan hak angket: tarik kader-kadernya dari kabinet atau memecat Jokowi jadi kader.
“Saya kira secara gentle, mereka ya keluar dari kabinet. Karena yang diangket itu kan eksekutif, itu kader mereka, presiden mereka. Atau bisa pecat Jokowi. Atau Jokowi sendirinya resign,” kata Agung.
Agung mengatakan sikap politik tersebut bisa dilakukan PDIP jika nantinya memilih sebagai oposisi dan mengajukan hak angket. Baginya, sikap politik yang jelas penting bagi PDIP untuk menjaga muruah partai.
“Itu sah dan jelas PDIP sudah di luar pemerintahan dan berada di oposisi dengan PKS. Karena yang dikritik mereka terstruktur, sistematis dan masifnya [kecurangan] pemilu 2024 ini kan. Istilahnya menjaga muruah politik masing-masing,” kata Agung.
Peneliti lembaga Charta Politika Ardha Ranadireksa melihat penarikan menteri-menteri PDIP dari kabinet maupun pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP tak akan berdampak lantaran posisi politik Jokowi masih sangat kuat saat ini.
“Katakanlah Jokowi dipecat atau penarikan menteri, itu enggak akan berdampak apa-apa ketika kekuatan Jokowi masih kuat sampai sekarang,” kata Ardha kepada CNNIndonesia.com.
Ardha memprediksi kader-kader PDIP masih akan bertahan di kabinet Jokowi sampai pemerintahan selesai. Ia pun mengatakan PDIP masih menunggu konstelasi politik pasca pemilu 2024 untuk mengambil sikap ke depannya.
“Kan secara de facto kekuasaan Jokowi sudah berkurang ketika nanti di bulan Maret. Nanti Prabowo jadi presiden terpilih. Di situ game-nya PDIP akan mulai berjalan,” kata dia
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membantah jika PDIP masih gamang soal rencana hak angket kecurangan pemilu di DPR.
Hendrawan mengatakan saat ini DPR masih memasuki jadwal reses. Sehingga banyak anggota dewan masih berada di Dapilnya masing-masing.
“Oh enggak. PDIP konsisten ya. Karena ini masih reses kami tak mau buat gaduh sebelum jadwalnya ada gitu,” kata Hendrawan, Selasa (27/2).
Ia pun memastikan PDIP akan menggelar rapat fraksi untuk menentukan arahan soal rencana hak angket.
“Begitu reses masuk, baru ada rapat fraksi, dari situ jelas arahannya dari pimpinan fraksi. Sekarang kami masih diminta jaga suara pileg,” kata dia.
Sumber: cnn
