Hajinews.co.id — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 tak akan mandek di DPR. Ia pun meminta supaya semua pihak tak meragukan rencana tersebut.
“Nanti kita lihat prosesnya saja. Jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu,” kata JK ketika ditanyakan soal ada pihak yang ragu hak angket bakal mandek ketika ditemui di kantor Kalla Group, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).
JK menjelaskan hak angket merupakan tugas DPR untuk mengawasi pemerintahan. Salah satu bentuk konkret pengawasan itu, lanjut dia, yakni bertanya kepada pemerintah jika ada masalah yang harus diklarifikasi.
Ia mengatakan hak angket merupakan tindakan yang bagus untuk bertanya dan mengklarifikasi langsung kepada pemerintah, sehingga kekhawatiran masyarakat pun diharapkan bisa terjawab nantinya.
“Tentu partai-partai itu tentu sudah walaupun kemarin saya dengar saya sendiri tidak ikut karena keluar kota, menunggu yang lain, saya kira partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya,” kata dia.
“Kalau ndak, nanti curiga terus,” tambahnya.
Sebelumnya Tiga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS mengusulkan pengguliran hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3). Namun, usulan itu tak direspons pimpinan DPR pada Rapat Paripurna.
Anggota DPR yang mengusulkan hak angket itu berasal dari partai pengusung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Partai lainnya yaitu NasDem dan PPP, tak ikut bersuara dalam Rapat Paripurna tersebut.
