Berbohong tak pandang usia, gender, kelas, atau profesi. Anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, pengangguran, para sultan, pernah bohong. Pun dengan pejabat, terlebih politikus.
Jika berpijak pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memaknai bohong sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta dan bukan yang sebenarnya; palsu; Presiden Jokowi juga pernah berbohong.
Katanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana APBN, tetapi realitasnya pakai. Ujarnya pembangunan IKN tak bakal memakai APBN, tapi kenyataannya beda. Pernah pula dia bilang sudah tiga tahun Indonesia tidak impor beras, tetapi data membantahnya.
Berbohong memang manusiawi. Kendati tetap saja tak baik, bohong sekali-dua kali juga lumrah. Akan tetapi, kalau berkali-kali lalu menjadi tukang bohong, mengalami pinocchio effect, jelas ada yang salah. Lebih celaka lagi jika kebohongan itu menjadi hobi politikus, kegemaran para pengelola negeri.
Sastrawan Inggris George Orwell pernah mengingatkan bahwa bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati. Kebohongan politik sangatlah berbahaya karena sarat dengan tipu daya.
Presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 telah ditetapkan KPU. Begitu pula anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bangsa ini tak terlalu lama lagi akan resmi memiliki pemimpin baru, pemimpin yang sayangnya banyak dipersoalkan lantaran dinilai terpilih dengan cara yang tak selaras demokrasi, yang tak jujur, yang tak adil.
Kata para bijak, kekuasaan yang didapat dengan kebohongan akan dijalankan dan dipertahankan juga dengan kebohongan. Rakyat, termasuk saya, tentu tidak ingin semua itu terjadi. Rakyat kebanyakan, begitu juga saya, ingin kebohongan tidak menjadi budaya, tak menjelma sebagai tradisi. Semoga pemimpin baru nanti mengedepankan kejujuran agar bangsa ini tak terkapar oleh darurat kebohongan.
