Hajinews.co.id – Ketua tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabaikan berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Todung menilai dugaan kecurangan pemilu 2024 terlihat jelas sehingga patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi saat menguji perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Kita enggak bisa menutup mata untuk itu semua. Saya kira hakim-hakim MK itu tahu, cuman apakah mereka berani untuk bicara kebenaran? Yah kita lihat saja lah, dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu,” kata Todung dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3/2024).
Todung mengatakan, kecurangan berupa intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024 tidak sulit untuk dibantah.
Menurut dia, semua orang tahu bahwa terdapat praktik politisasi bansos hingga kriminalisasi kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu.
“Kita punya bukti banyak sekali, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi. Nah semua itu ada dan saya kira itu semua serius. Kalau saya bilang itu serious crime, iya itu one of the most serious crime in our history,” ujar Todung.
Ia mengeklaim bakal menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui praktik curang tersebut ke hadapan majelis hakim MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
“Kita punya waktu beberapa hari lagi dan kita akan memulai proses pembuktian di mahkamah konstitusi. Kita punya saksi-saksi fakta yang datang dari lapangan dan kami punya ahli-ahli yang akan menjelaskan hal tersebut,” kata Todung.
Sengketa hasil Pilpres 2024 tidak hanya diajukan oleh Ganjar-Mahfud, tapi juga pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Dalam petitumnya, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta putusan serupa, yakni membatalkan hasil Pilpres 2024, mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, dan melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran.
Sumber: kompas
1 Komentar