Sistem bernegara yang paling pas untuk menjadi contoh hilangnya oposisi adalah Negara Komunis. Negara tanpa kontrol, tanpa peradilan bebas dan niscaya menginjak-injak hak asasi manusia. Negara Komunis adalah negara dimana kekuasaan berada di satu tangan yaitu pada Kepala Negara beserta rezimnya.
Dalam sistem itu partai politik bukan berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, agregasi atau penyalur aspirasi. Partai politik semata menjadi alat kepentingan pemerintah.
Canangan dan upaya untuk membangun koalisi besar dari partai-partai politik, apalagi semua, adalah pengkhianatan atas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Siapapun rezim yang melakukan pengkhianatan demokrasi harus dilawan dan digulingkan.
Rakyat wajib membangkang atau memberontak. Konstitusi negara Indonesia bukan untuk diimprovisasi seenaknya. Harus dibela akan kemurniannya.
Bang Eddy mengingatkan bahaya koalisi tanpa oposisi menjadi sarana kebersamaan untuk “nyolong” aset negara. Artinya pelanggengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebenarnya model koalisi bukan karakter sistem Presidensial tetapi lebih sering terjadi pada sistem Parlementer.
Rezim Jokowi telah mengacaukan pelaksanaan sehingga pada sistem Presidensial dapat direkayasa untuk memberlakukan model koalisi Parlementer. Konsekuensinya terjadi penyimpangan berjamaah yaitu perselingkuhan antara Presiden dengan Parlemen.
Partai politik bukan satu-satunya pemilik negara. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara Kepartaian Republik Indonesia (NKRI) atau Negara Komunis Republik Indochina (NKRI).
Perlu mewaspadai kebangkitan Neo-PKI dengan memaksimalkan proteksi atas Ideologi dan Konstitusi.
Jika Jokowi memang bukan PKI, maka oposisi harus tetap ada, dijaga dan diberi tempat yang mulia.
Jangan biarkan Indonesia bergerak ke arah yang salah.
Bandung, 14 April 2024
