Hajinews.co.id – Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo Subianto berencana menambah beberapa kementerian baru di kabinet berikutnya. Saat ini kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi terdiri dari 34 kementerian.
Menurut Faisal, kalau alasannya negara besar, sebaiknya Indonesia mencontoh negara besar yang justru kementeriannya sedikit. Misalnya, hanya ada 15 kementerian di AS dan hanya 17 kementerian di Tiongkok.
“Alasannya apa dulu? Alasannya, kita negara besar? Amerika lebih besar dari kita, (kementeriannya) 15. Cina lebih besar dari kita, 17. Jadi, nothing to do,” katanya di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.
Namun jika pemerintah bisa menjelaskan alasan yang masuk akal, menurut Faisal mungkin akan bisa diterima. “Kalau alasannya make sense, kita terima, (tapi) kita enggak tahu.”
Pada Kamis kemarin, 16 Mei 2024, Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. DPR membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah panasnya kabar Prabowo-Gibran ingin menambah jumlah kementerian setelah duduk di istana nantinya.
Namun, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi aturan jumlah kementerian tersebut hanya kebetulan bersamaan dengan isu rencana Prabowo.
Faisal Basri mengatakan, penambahan kementerian boleh-boleh saja, asalkan dengan alasan kepentingan rakyat. Tapi Faisal pun mengaku tak setuju dengan rencana tersebut. “Menteri sekarang ini udah kebanyakan. Tidak setuju. Sangat tidak setuju,” tuturnya.
Menurut dia, dengan adanya menteri koordinator (Menko) sekarang sudah mengambil alih tugas para menteri. Padahal, mereka hanya bertugas sebagai koordinator saja.
“Kalau sekarang, yang terjadi Menko itu mengambil alih tugas menteri dan Menko-nya katanya dari partai-partai. Daripada Menko kayak sekarang, merusak Menko itu. (Kementerian) Industri dan Perdagangan gabung aja, supaya gak berantem.
Sumber: tempo
