Lebih lanjut, implikasi dari kedua hal dia atas adalah pertama, PDIP menganggap kepemimpinan Prabowo akan bersifat anti konstitusional selama ada Gibran di sampingnya. Ini adalah tantangan pada Prabowo untuk bersikap kelak, apakah mempertahankan kehadiran Gibran atau memilih mengakui sikap PDIP tersebut.
Kedua, apakah Prabowo berhenti untuk merayu PDIP ke dalam pangku kekuasaan dia ke depan ataukah Prabowo membentuk suatu komite nasional untuk rekonsiliasi dengan tugas mengevaluasi tuduhan-tuduhan PDIP bahwa terjadi kerusakan demokrasi secara parah saat ini.
Ketiga, sikap oposisi PDIP ke depan akan berguna bagi payung politik masyarakat sipil dalam bersikap kritis pada pemerintah Prabowo ke depan. PDIP dan masyarakat sipil (Civil Society) dapat bersinergi mengembalikan demokrasi dan pemerintahan bersih.
Sikap PDIP tentu saja dapat dicurigai sebagai “cuci tangan” atas kerusakan demokrasi dan sistem sosial politik belakangan ini. Sebab, PDIP adalah partai penguasa selama 10 tahun ini. Namun, kita harus pula bisa melihat sejarah, terkadang, melalui satuan waktu tertentu atau episode. Saat ini, dalam episode ini, PDIP telah sejalan dengan perasaan mayoritas rakyat yang merasakan kehancuran Indonesia, baik hancurkan demokrasi, meroketnya hutang, meluasnya rakyat kurang gizi/stunting dan merajalelanya mafia dalam kekuasaan negara.
Kita tetap dan harus mengapresiasi sikap Megawati dan hasil rekomendasi politiknya untuk perbaikan bangsa ke depan. Wa bil khusus permusuhan Megawati terhadap Jokowi.
Sumber: radar
