Untuk memastikan IKN tidak menjadi “Ibukota Koruptor Nepotisme,” pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret. Penguatan lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan langkah awal yang penting.
KPK harus diberikan wewenang dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi proyek ini dari awal hingga akhir. Peningkatan transparansi dalam proses tender juga harus menjadi prioritas.
Setiap tahapan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Penggunaan teknologi informasi, seperti e-procurement, dapat membantu meminimalisir praktik-praktik korupsi dengan menyediakan platform yang transparan dan akuntabel.
Langkah yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pengawasan yang efisien. Untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama.
Pengawasan internal dan eksternal harus ditingkatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Di kalangan birokrasi, membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional juga sangat penting. Aparatur sipil negara yang terlibat dalam proyek ini harus secara teratur dididik dan dilatih tentang etika kerja, integritas, dan anti-korupsi.
Oleh karena itu, diharapkan lingkungan kerja menjadi bersih dan tidak terkontaminasi dengan praktik-praktik yang tidak sehat.
Memang, pemindahan Ibu Kota Negara adalah langkah besar yang berpotensi membawa banyak manfaat bagi Indonesia, termasuk pemerataan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Meskipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap risiko korupsi dan nepotisme yang dapat menghancurkan tujuan mulia ini.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa IKN akan berfungsi sebagai representasi kemajuan dan keadilan daripada menjadi pusat tindakan yang merugikan bangsa.
Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi untuk mengawasi dan mengawasi proyek ini dengan hati-hati. Untuk mewujudkan IKN yang bersih dari korupsi dan nepotisme, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang tegas adalah kuncinya.
Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pemindahan ibu kota ini benar-benar menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.
