Hajinews.co.id – Indonesia kembali mendapat kuota 221.000 jemaah haji tahun depan atau 2025. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menggencarkan pemeriksaan kesehatan agar jamaah yang akan berangkat istitha’ah benar-benar sehat.
“Ya, tahun depan saya pikir memang yang pertama pastinya screening untuk menentukan jemaah yang istitha’ah ini yang bisa berangkat. Itu mesti kita perketat lagi, supaya memang yang benar-benar berangkat adalah benar-benar mereka bisa nanti mengikuti rangkaian ibadah haji secara paripurna,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Liliek Marhaendro ditemui di KKHI Makkah, Senin (24/6/2024).
Jangan sampai seperti tahun ini, kata Liliek, di mana ada jemaah yang dirawat sejak kedatangan ke Tanah Suci.
“Jangan sampai seperti sekarang ini masih ada jemaah kita yang ke Masjidil Haram pun belum. Lihat Ka’bah pun belum. Padahal mereka pamitnya dari rumah ke Arab Saudi tapi belum sampai ke sana,” ungkapnya.
Karena itu, kata dia, pemeriksaan kesehatan yang ketat tahun depan perlu dilakukan agar jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna.
“Setelah pemeriksaan kesehatan kita lakukan, pembinaan kesehatan yang kita pasti tingkatkan, supaya nanti jemaah yang masuk kuota untuk berangkat di tahun depan itu semuanya bisa masuk dalam kategori istitha’ah, Itu harapan kami seperti itu,” tuturnya.
Setelah dilakukan pembinaan kesehatan, lanjut Liliek, nanti pihak Kemenag mengundang calon jemaah untuk melunasi.
“Nah pada saat itulah kita harapkan jemaah haji yang memang mau berangkat ini sudah benar-benar dalam kondisi yang istitha’ah. Itu yang kita harapkan,” ujar Liliek kembali menekankan.
Lebih lanjut Liliek mengatakan ke depannya ia berharap semua jemaah haji reguler merupakan peserta BPJS. Sebab hingga tahun ini hanya jemaah khusus yang diwajibkan menjadi peserta BPJS.
“Nah yang reguler ini yang kita imbau, karena memang belum ada inpres-nya, tapi kita imbau dengan sangat supaya mereka bisa menjadi peserta JKN,” kata Liliek.
Hal itu menurutnya bisa membantu skrining awal kesehatan jemaah. Di mana, di fasilitas JKN (jaminan kesehatan nasional), ada program kesehatan sederhana.
“Itu yang bisa kita jadikan indikator apakah bisa masuk ke dalam kategori yang mesti dirawat dulu sebelum kita bina atau langsung kita bisa lakukan pembinaan kesehatan,” ujarnya.
Sumber: detik
