Hajinews.co.id — Sekelompok orang menggelar aksi bisu di depan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman yang menjadi lokasi rapat pleno PP Muhammadiyah, Sabtu (27/7) siang.
Di lokasi itu pula, tepatnya di Convention Hall Masjid Walidah sebelah utara kampus, PP Muhammadiyah bersama pengurus wilayah se-Indonesia akan membahas penawaran pemerintah terkait izin tambang langsung melalui rapat pleno.
Sementara massa adalah kelompok aktivis yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro. Dengan jumlah peserta sekitar belasan ini, mereka mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran dari pemerintah.
Massa membawa dua spanduk. Salah satunya bertuliskan ‘Petaka Tambang – Transisi Pemerintahan’.
Sedangkan satu spanduk lagi bernada sindiran untuk PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang.
Spanduk tersebut bertuliskan ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’. Salah satu peserta juga membawa poster bertuliskan ‘Muhammadiyah, Ingat Kyai Ahmad Dahlan. Bukan Jokowi & Bahlil’.
Dalam aksi ini, massa kompak memasang lakban pada mulut masing-masing yang menandai aksi bisu mereka. Sementara polisi terlihat berjaga di lokasi aksi.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.
Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Merujuk kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah berdiskusi dengan para pakar sebelum mengambil keputusan itu. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bila terakhir ini.
Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang karena Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka dunia akan gelap gulita.
Azrul memastikan Muhammadiyah akan menambang dengan memperhatikan dampak lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan organisasinya akan menyampaikan sikap resmi terkait izin tambang usai pelaksanaan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujarnya.
Sumber: cnn
