Hajinews.co.id — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memberi tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinet pada 21 Oktober 2024. Said mengatakan, urusan kabinet merupakan wewenang dan hak prerogatif presiden.
Untuk itu, ia menyatakan, PDIP tak memiliki kapasitas untuk menilai rencana Prabowo dalam menyusun kabinet.
“Bahwa urusan kabinet kewenangan sepenuhnya prerogratif presiden. Kami tidak punya prevensi untuk menilai apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden,” ucap Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Said pun meyakini, kabinet zaken yang dijanjikan Prabowo dapat terealisasi dengan terisi figur profesional.
“Kami yakin bahwa zaken kabinet yang pernah dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu akan menjadi kenyataan, realitas,” tuturnya.
Said pun berpesan agar pos kementerian strategis dapat diisi dari kalangan profesional, seperti untuk pos Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
“Hanya saya minta untuk hal-hal kalau bisa mengimbau, bukan memintalah ya kementerian-kementerian yang strategis hendaknya itu bisa diberikan kepada para orang-orang tokoh yang memang profesional. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lain-lain karena itu penting,” tutur Said.
Sumber: sindonews
