Cak Imin hingga DPR Dorong Kepala BPIP Dipecat Buntut Aturan Lepas Jilbab bagi Paskibraka Perempuan

Cak Imin hingga DPR Dorong Kepala BPIP Dipecat Buntut Aturan Lepas Jilbab bagi Paskibraka Perempuan (foto istimewa)

Hajinews.co.id — Pelarangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI.

Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahudi dipecat.

Bacaan Lainnya
banner 400x400

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti.

“Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam,” tulis Cak Imin, Rabu (14/8/2024).

Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade.

Ia menyebut, Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.

Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman, sehingga harus dihormati.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas jilbab.

Ia menyebut, 18 Paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Yudi memastikan, pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih.

“Adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,” ujar Yudi.

sumber: Tribunnews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0 Komentar

  1. Kalau Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, maka seluruh aturan yang dibuat harus sesuai dengan Pancasila.
    Maka pembuat aturan paskib tentang ketentuan berpakaian (‘lepas jilbab’) dan yang mengesahkan, patut divonis telah menyalahi nilai-nilai Pancasila.

  2. Kalau Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, maka seluruh aturan yang dibuat harus sesuai dengan Pancasila.
    Maka pembuat aturan paskib tentang ketentuan berpakaian (‘lepas jilbab’) dan yang mengesahkan, patut divonis telah menyalahi nilai-nilai Pancasila, dan sangat setuju bila ketua BPIP diganti