Hajinews.co.id — Setelah DPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), suhu politik di Indonesia memanas. Sejumlah elemen masyarakat bersama mahasiswa pun turun ke jalan demi mendesak DPR agar membatalkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core), Yusuf Rendy mengatakan, demonstrasi yang dilakukan saat ini merupakan wujud koreksi dari berbagai elemen masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang dinilai mengalami kemunduran.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan menjadi penting terutama pada bidang ekonomi pembangunan dalam jangka waktu menengah hingga panjang.
“Aksi demonstrasi ini perlu mendapat perhatian terutama dalam konteks koreksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat merupakan wujud kekecewaan dari tata kelola pemerintahan yang berlaku saat ini,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (22/8).
Yusuf mengungkapkan, dalam jangka menengah hingga panjang, perbaikan tata kelola pemerintahan yang muncul dari dirawatnya unsur-unsur demokrasi yang baik, tentu akan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi.
Dia bilang, pembangunan ekonomi yang ditopang oleh demokrasi yang baik bersifat jangka panjang, bahkan di beberapa literatur disebutkan sebagai salah satu faktor mendorong sebuah negara menjadi negara berhasil.
“Bila hal tersebut bisa terjadi maka saya kira yang akan diuntungkan adalah berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat dan juga pelaku usaha bisnis terutama kalau kita bicara sekali lagi konteks yang ke menengah hingga panjang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah kalangan tampak hadir dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR hari ini, mulai dari artis, tokoh politik, mahasiswa, dan buruh. Semua kalangan tersebut menuntut untuk membatalkan RUU Pilkada 2024.
Sumber: Kontan
