Hajinews.co.id — Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menyerukan agar militernya menggunakan cara yang sama dalam memperlakukan Tepi Barat seperti di Jalur Gaza. Militer Zionis menggempur Tepi Barat habis-habisan beberapa hari terakhir, termasuk melibatkan jet-jet tempur dan drone ke pemukiman sipil.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyebut serangan ke Tepi Barat itu sebagai yang terbesar sejak 20 tahun terakhir.
Katz menyerukan evakuasi paksa, istilah halus dari mengusir, terhadap warga Palestina di Tepi Barat, terutama di lokasi yang menjadi target operasi Ziionis, seperti telah dilakukan pada semua wilayah Gaza.
Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB mengecam keras seruan Katz untuk mengusir warga Tepi Barat. Pernyataan-pernyataan seperti itu hanya akan memperburuk situasi yang sudah sangat mengerikan.
“Atas pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh beberapa pejabat yang mungkin merupakan hasutan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kami mengutuk keras pernyataan-pernyataan ini,” kata Juru Bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, dikutip dari Anadolu, Sabtu (31/8/2024).
Dia menegaskan kantor HAM PBB sangat prihatin dengan situasi bencana tersebut. Apalagi Israel sejak lama mendapat impunitas atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap warga Palestina. Pasukan Israel melakukan ratusan kali penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Palestina, tanpa proses pengadilan yang sesuai.
“Hal itu menciptakan iklim impunitas,” kata Shamdasani.
Bahkan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Palestina bukan hanya dilakukan militer Israel, tapi juga pemukim ilegal Yahudi.
“Kita telah melihat penggerebekan, kita telah melihat pembunuhan. Kita juga melihat kerusakan pada infrastruktur, infrastruktur penting, termasuk pasokan air bagi warga yang tinggal di sana,” tuturnya.
Dia mendesak Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan penjajah.
“Penggunaan serangan udara dan senjata serta taktik militer lainnya oleh pasukan keamanan Israel melanggar norma dan standar hak asasi manusia yang berlaku untuk operasi penegakan hukum tersebut, dan setiap pembunuhan yang melanggar hukum harus diselidiki secara menyeluruh dan independen, dan para pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
sumber: Inews
