Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Silaturahmi atau Sinyal Bagi-bagi Kekuasaan?

Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Silaturahmi atau Sinyal Bagi-bagi Kekuasaan? (foto ist)

Hajinews.co.id — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri berencana bertemu dalam waktu dekat.

Prabowo nantinya akan segera menemui Megawati sebelum pelantikannya sebagai Presiden ke-8 Indonesia.

Bacaan Lainnya
banner 400x400

“Insyaallah akan terjadi. Mudah-mudahan. Pokoknya Insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan,” ujar Muzani.

Lantas apakah hal ini adalah sinyal PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo nanti?

Belakangan, sinyal PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) menguat.

Apalagi setelah elite Gerindra dengan petinggi partai berlambang banteng itu tampak mesra.

Momen hangat itu, terlihat saat Ahmad Muzani bercengkerama dengan Megawati Soekarnoputri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin lalu.

Megawati menghadiri acara silaturahmi kebangsaan antara pimpinan MPR RI dengan keluarga Presiden ke-1 RI Soekarno.

Momen hangat itu, kata Muzani, sudah lama tidak terjadi.

Bahkan, Megawati sempat mengingatkan Muzani agar dirinya mengurangi berat badan demi menjaga kesehatan.

“Tadi Bu Mega kan saya sudah agak lama nggak berjumpa beliau. Beliau berjumpa dengan saya ngingetin Mas Muzani kok gemuk sekali gitu, jadi diminta untuk mengurangi berat badan, kemudian jaga kesehatan.”

“Kemudian diminta mengurangi makan yang enak-enak supaya terjaga kesehatannya dan tidak terlalu gemuk. Itu dilakukan Bu Mega kepada orang-orang yang merasa dekat beliau, kira-kira seperti itu,” jelas Muzani.

Selain itu, Muzani juga terlihat saling berangkulan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Keduanya bahkan juga kedapatan saling berbisik membicarakan sesuatu.

Namun, tidak jelas apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya.

Hasto hanya membocorkan informasi sedikit mengenai pertemuan tersebut.

“Obrolan khusus,” ujar Hasto menjawab singkat.

Keduanya kompak tertawa lepas saat ditanya mengenai momen hangat tersebut.

Meski begitu, Muzani enggan menjawab saat ditanya perihal momen kehangatan ini menunjukkan sinyal PDIP akan segera gabung ke KIM.

Silaturahmi

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani merespons wacana pertemuan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Puan membenarkan soal adanya wacana pertemuan tersebut. Hanya saja perihal waktunya, Puan belum dapat memastikan.

“Ya akan (ada pertemuan), insyaAllah. Ya nanti kalau sudah pada waktunya teman-teman media pasti juga pada tahu,” kata Puan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Saat disinggung apa yang nantinya dibahas dalam pertemuan itu, Puan menyatakan secara garis besar hanyalah soal silaturahmi saja.

Kata dia, perihal adanya kemungkinan pembahasan PDIP gabung ke pemerintahan, Puan meminta kepada publik untuk menunggu.

“Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaAllah iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ, kita tunggu saja,” tegas Puan.

Bagi-bagi Kekuasaan?

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menegaskan pihaknya tidak mau pertemuan antara Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikaitkan dengan pembagian kekuasaan.

“Jangan ditarik ke hal-hal sempit, bagi-bagi kekuasaan atau tidak bagi-bagi di luar lah,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Di sisi lain, Said juga membantah pertemuaan antara Megawati dan Prabowo merupakan sinyal PDIP akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.

“Jangan ditarik ke gabung bergabung dan tidak gabung. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Said menyampaikan pertemuan keduanya lebih banyak membicarakan persoalan penyamaan visi kebangsaan. Khususnya bagaimana membangun bangsa dan negara ke depannya.

Sebaliknya, kata Said, pihaknya tidak masalah jika nantinya PDIP harus beroposisi. Sebab, partai berlambang banteng itu tetap memberikan kritik konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.

“Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah. Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam tapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar. Setidaknya ada alternatif,” pungkasnya.

Sumber: Tribunnews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *