Hajinews.co.id — Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia masih harus menghadapi tantangan berupa optimalisasi ekonomi dari kegiatan haji dan umrah dari jamaah di Tanah Air. Dia menjelaskan, meski lini tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, kajian mendalam implementasinya masih diperlukan.
“Jadi (aktivitas) haji dan umrah ini banyak sekali dana yang mengalir ke Saudi Arabia. Tapi sampai hari ini manfaat yang menerimanya baru negara Saudi. Oleh karena itu para menteri kita, menteri keuangan, sudah membicarakan hal ini dengan menteri keuangan Saudi supaya manfaat itu tidak hanya diperoleh oleh pemerintah Saudi, tapi juga oleh pemerintah Indonesia,” ujar Ma’ruf.
Menurut Wapres, sudah ada kesepakatan baik untuk sektor transportasi, akomodasi, konsumsi, dan beberapa hal potensial lainnya.
“(Jadi) sebagian atau setengah manfaat untuk Saudi, setengah manfaat untuk Indonesia. Itu potensinya besar sekali setiap tahunnya, beberapa triliun yang bisa kita peroleh manfaatnya,” ujar dia saat menghadiri acara “Seminar Nasional: Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia” yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2024).
Lebih jauh, dia menjelaskan, Indonesia masih harus mengatasi serangkaian tantangan jika ingin menjadi pusat industri halal dunia. Kendati demikian, Wapres mengatakan, pemerintah siap berperan untuk menangani semua tantangan tersebut.
ia mengungkapkan, memajukan eksistensi industri halal dunia, industri dari sektor hulu hingga ke hilir, memerlukan upaya lebih agar tidak hanya meningkatkan produktivitas domestik, tapi juga memenuhi kebutuhan pasar global.
Untuk itu, Wapres mengatakan Indonesia berpeluang besar meningkatkan kontribusi ekspor produk halal sektor makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Sekarang sudah dilakukan penjajakan pembicaraan hampir di lebih 27 negara anggota OKI,” ujarnya.
Ma’ruf mengatakan, tantangan lainnya yakni dalam meningkatkan regulasi, infrastruktur, dan edukasi terkait ekonomi syariah juga memerlukan perhatian bersama. “Ke depan ekonomi dan keuangan syariah harus mampu dan bertransformasi lebih baik agar mampu mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan,” ucapanya.
Dia menambahkan, dengan potensi yang besar, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Caranya melalui berbagai strategi kebijakan seperti pengembangan ekosistem industri halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, hingga peningkatan inklusi keuangan syariah, dan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.
Dengan fokus pada produktivitas, stabilitas, perlindungan sosial dan pemerataan ekonomi, Wapres berharap ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signfikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dia menambahkan, pemerintah terus berupaya membangun fondasi kokoh melalui penguatan kelembagaan dan penyusunan regulasi pendukung.
Selain itu, Wapres mengatakan, pemerintahan saat ini juga berusaha melakukan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional “Astacita”, yakni visi-misi pemerintahan terpilih untuk periode 2024-2029. “Jadi ini sudah masuk dalam Astacita-nya pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Ma’ruf mengatakan, ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan kemandirian bangsa, yang juga selaras dengan upaya pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. “Beberapa program prioritas untuk mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di antaranya melalui penguatan lembaga keuangan syariah, perluasan ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial syariah, hingga penguatan sistem kesehatan nasional melalui vaksin halal dan lainnya,” ucap Wapres.
Ma’ruf mengungkapkan, kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap PDB nasional pada Desember 2023 mencapai hampir 47 persen. “Bahkan pangsa pasar keuangan syariah saat ini telah mencapai 11,04 persen terhadap total aset keuangan nasional,” ucapnya.
Sementara terkait sektor dana sosial syariah, Ma’ruf melihat potensi besar wakaf uang yang telah terakumulasi sebesar Rp2,56 triliun. Bahkan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan sosial lainnya mencapai Rp32,3 triliun.
Sumber: Republika
