Hajinews.co.id — Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Menjelang pelantikan, muncul kabar kabinet baru mereka akan terdiri dari 44 kementerian. Sebuah lonjakan signifikan dari 34 kementerian di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan anggaran untuk kementerian-kementerian baru ini sudah dipersiapkan. Thomas mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian PAN-RB. Hal ini semata untuk memastikan segala keputusan mengenai anggaran dan jumlah kementerian akan dapat dilaksanakan dengan lancar.
“(K/L) sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi harmonisasi dengan (Kemenetrian) PAN-RB. Maka apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih akan bisa dilakukan dengan anggarannya,†ungkap Thomas kepada media dalam kegiatan Ramah Tamah di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (12/9).
Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran
Namun, rencana penambahan jumlah kementerian ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti yang menilai penambahan ini akan memperbesar pengeluaran rutin negara.
Ia berpendapat dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kontraksi, pemerintah seharusnya lebih fokus pada belanja modal dan program-program prioritas yang dapat berdampak jangka panjang ketimbang memperbesar kabinet.
“Wah terlalu gemuk kabinetnya. Seharusnya belanja modal (belanja pembangunan) lebih kecil daripada belanja rutin,” kata Esther kepada merdeka.com, Jumat (13/9).
Esther menilai hal ini akan meningkatkan pengeluaran rutin. Seharusnya belanja modal lebih kecil daripada belanja rutin.
“Seharusnya lebih banyak anggaran dialokasikan untuk program program prioritas yg berdampak jangka panjang,” kata Esther.
Apalagi perekonomian dunia tengah mengalami kontraksi sehingga menambah kementerian menjadi 44 sangat tidak bijak. Seharusnya kabinet lebih ramping karena ekonomi sedang sulit.
“Apalagi perekonomian kontraksi seperti ini, sangat tidak bijak. Harusnya kabinet lebih ramping karena ekonomi sedang sulit,” pungkas Esther.
