Hajinews.co.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak memberikan karpet merah bagi capim KPK dari institusi tertentu.
Hal ini disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana merespons banyaknya capim KPK dengan latar belakang aparat penegak hukum dalam daftar 20 capim KPK yang lolos mengikuti tahap seleksi wawancara.
“Bagi kami tentu tidak ada masalah jika, penegak hukum mendaftar sebagai calon komisioner KPK. Namun kami ingin ingatkan pansel bahwa jangan ada gelaran karpet merah kepada institusi negara tertentu khususnya lembaga penegak hukum,” kata Kurnia di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Kurnia menyebutkan, nama-nama capim dan anggota Dewan pengawas KPK didominasi oleh kandidat dari unsur kepolisian, kejaksaan, maupun hakim.
Menurut dia, ada potensi konflik kepentingan ketika aparat penegak hukum tersebut kelak memimpin KPK.
“Salah satu subyek hukum yang akan atau diminta KPK mengusut adalah subjek aparat penegak hukum. Jadi sederhananya, bagaimana kita bisa yakin dia akan obyektif ketika menangani perkara korupsi yang melibatkan institusi asalnya,” kata Kurnia.
Ia juga menyoroti lolosnya sejumlah orang yang dianggap bermasalah hingga tahap tes wawancara.
Kurnia mencontohkan, ada beberapa orang pejabat struktural KPK yang masih diloloskan, salah satunya adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang sempat tersandung masalah etik.
“Iya salah satunya Johanis Tanak, bahkan saat itu ICW sendiri yang melaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik terlepas bagaimana putusan dewan pengawas, akan tetapi fakta yang muncul dalam proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik, harus ditindaklanjuti oleh pansel untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” kata dia.
Sumber: Kumparan
