Hajinews.co.id — Presiden terpilih, Prabowo Subianto dianjurkan lebih mempertimbangkan jalannya pelaksanaan program dalam memilih dan menyusun kabinet di pemerintahannya mendatang.
“Meski zaken kabinet, yang diprioritaskan adalah bagaimana programnya bisa berjalan dan tercapai. Bagaimana anggarannya bisa efektif dan efisien dan efektif,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, Ahad (22/9/2024).
Menurutnya, zaken kabinet yang terlalu akomodatif dianggap tetap akan membuat pemerintahan Prabowo sulit untuk bergerak maju dalam mewujudkan target dan program yang dikampanyekan saat Pilpres 2024.
Karena itu, menteri-menteri saat ini yang berasal dari kalangan profesional, berprestasi dan mendapatkan apresiasi positif masih layak menjadi pembantu presiden di pemerintahan mendatang. “Nama-nama seperti Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, atau Retno Marsudi saya kira masih layak masuk kabinet,” tambah Yunarto.
Selain itu, jika jumlah kementerian bertambah, maka anggaran kementerian yang sudah ada bakal dikurangi karena harus dibagi dengan kementerian yang baru. Hal ini, lanjut Yunarto, akan berdampak pada capaian dari program yang diusung pemerintahan Prabowo.
Dia menegaskan, program dan stabilitas pemerintahan tidak selalu dihubungkan dengan politik akomodatif. Pasalnya, hanya membutuhkan dukungan 50 persen ditambah satu di DPR RI. Yunarto mencontohkan, Barack Obama saat menjabat sebagai Presiden AS berhasil menggolkan program Obama Care meski hanya didukung minoritas partai di parlemen.
“Kalau cuma bagi-bagi kursi, buat saya yang nanti akan jadi korban pertama ya Pak Prabowo sendiri. Sulit untuk kemudian mencapai program-program apalagi program populis yang kita tahu targetnya lumayan ambisius kalau kita lihat pada masa kampanye kemarin,” tegas Yunarto.
Sumber: Voi
